Pengamat dorong Golkar bentuk poros keempat

Desakan beberapa anggota Dewan Pakar Golkar untuk menggelar munaslub dinilai akan berdampak positif bagi elektabilitas Golkar. 

Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal A Budiyono mengatakan, Golkar pascareformasi kerap mengalami guncangan internal, termasuk munaslub. Hal ini disebabkan, tidak ada “pemegang saham mayoritas” di partai Kuning. Sehingga semua tokoh di sana merasa memiliki kekuatan yang sama. Berbeda misalnya dengan PDIP yang tidak bisa dipisahkan dari figur Megawati Soekarnoputri, atau Gerindra yang lekat dengan nama Prabowo Subianto.

Dengan kata lain, demokratisasi internal di tubuh Golkar jauh lebih dinamis dibandingkan dengan partai-partai lain. Namun demikian, bila situasi ini tidak bisa dikelola dengan baik, juga berpotensi menghambat pencapaian organisasi.

"Terlalu seringnya munaslub di tubuh Golkar dalam beberapa periode ke ke belakang, salah satunya berdampak pada sulitnya Golkar (sebagai salah satu partai besar) menghasilkan nama capres yang kuat secara elektoral. Inilah pekerjaan rumah Golkar yang hingga kini belum dapat diselesaikan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/7).

Bila membaca secara detail rekomendasi dewan pakar, maka sejatinya tidak ada kata munaslub. Justru yang pertama ditekankan adalah agar Airlangga segera maju sebagai capres/cawapres, melaksanakan amanat munas dan rakernas. Tetapi sayangnya, langkah DPP Golkar dalam menentukan arah koalisi cenderung lamban. Hal diduga salah satunya dikarenakan belum kuatnya elektabilitas Airlangga.

"Selain itu, dari ketiga poros yang kini existing, kecil sekali celah untuk mendorong capres baru, karena semua sudah memiliki calon, yaitu Prabowo, Ganjar dan Anies. Maka kini Airlangga dan Golkar ditantang untuk bisa ke luar dari jepitan koalisi tersebut. Mungkin tidak mudah, tetapi bila mereka jeli, selalu ada peluang dari setiap krisis," tutur dia. 

Peluang dimaksud antara lain memunculkan poros baru, atau poros keempat. Di mana secara matematis, poros keempat sangat dimungkinkan. Simulasinya bisa antara Golkar dengan PAN atau dengan PKB. Melihat dari dinamika terakhir, poros baru ini semakin memiliki harapan, terutama dengan menguatnya nama Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo, yang didukung PAN.

Di sisi lain, kubu Muhaimin Iskandar (PKB) sejak awal menegaskan bahwa Ketum PKB harus menjadi cawapres Prabowo sebagai syarat koalisi. Bertemunya kepentingan yang sama antara Golkar dan PKB, bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan pasangan Airlangga-Gus Imin. 

"Perlu diketahui bahwa Pilpres 2024 digelar bersamaan dengan pileg, sehingga masing-masing partai harus menyesuaikan strateginya untuk memenangkan kedua event tersebut. Dengan Golkar dan PKB memiliki capres/ cawapres sendiri, maka secara psikologis, akan meningkatkan militansi kader di daerah. Ingat juga bahwa sudah lama kedua partai tidak memiliki capres/cawapres sendiri. Di Pemilu 2014 Golkar ikut koalisi Prabowo, sementara di 2019 mendukung Jokowi,' papar dia

Oleh karena itu, sekrang saatnya Golkar sebagai partai besar, menguji mesin politiknya, beyond persepsi survei, yang sejauh ini dianggap sebagai satu-satunya ukuran. Begitu juga dengan PKB, yang berpeluang menguji kekuatan massa NU. Di mana, kelompok ini biasanya memiliki dampak signifikan dalam tiap pemilu. Lebih dari itu, tampilnya Airlangga juga akan membawa dampak cottail effect bagi Golkar, dan berpotensi menambah kursi Golkar di parlemen. 

Jika pilpres diikuti empat pasangan (jika poros baru tebentuk), sangat mungkin terjadi pergeseran suara yang dinamis. Pasangan Airlangga-Gus Imin, bila beruntung bisa merangsek ke posisi runner-up, dan memperpanjang pertarungan di putaran kedua. Bila tidak pun, ini akan menjadi modal bagi Golkar untuk melakukan negoisasi politik di putaran kedua dengan calon-calon yang lolos. Golkar akan menjadi penting bagi siapapun capres yang lolos di putaran kedua.

"Dengan poros keempat, maka Airlangga akan dianggap berhasil menunaikan amanat munas partai, yang itu juga sesuai dengan tuntutan dari dewan pakar. Sehingga ini menjadi preseden positif, bahwa Ketua Umum Golkar bisa memimpin partai sesuai dengan periodisasi di AD / ART. Sesuatu yang sudah lama hilang di Golkar akibat seringnya terjadi Munaslub di masa lalu. Dalam konteks pelembagaan politik, ini sangat baik untuk penguatan organisasi ke depan," papar dia.