Polri bentuk Satgas Money Politic Pilkada 2020

Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Money Politic jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kelompok ad hoc ini akan berada di setiap polda.

"Mulai sekarang, bentuk Satgas Money Politic. Untuk melakukan tracking. Apakah calon ini akan mencari sumber dana dari mana," kata Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (27/2).

Dirinya menilai, tren politik uang (money politic) masih akan terjadi hingga pilkada. Ini berdasarkan analisis tren pemilihan umum (pemilu) yang sudah-sudah. Pelanggaran pidana terbanyak, adalah politik uang.

Menurutnya, potensi praktik lancung tersebut dilakukan petahana. Mereka berpeluang memanfaatkan jabatannya untuk mengumpulkan ongkos politik.

"Jadi, saya minta anggota mengawasi itu. Jangan sampai karena kepentingan terpilih lagi, melakukan pelanggaran lagi," ucapnya.

Sigit pun meminta seluruh jajaran penegak hukum yang berada di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memitigasinya sejak dini. Dengan menelusur sumber dana kontestan.

"Sehingga, saat rekan-rekan menghadapi proses di mana biasanya tren money politic ini akan dimainkan lagi," tuturnya.

Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah. Mencakup sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub), 37 pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwali), serta 224 pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup).

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020. Potensi gangguan berasal dari berbagai sumber. Termasuk politik uang.

Merujuk data tersebut, skor IKP 2020 di 15 kabupaten/kota tinggi. Perinciannya: Kabupaten Manokwari 80,89%, Kabupaten Mamuju 78,01%, Kota Makassar 74,94%, Kabupaten Lombok Tengah 73,25%, dan Kabupaten Waringin Timur 72,48%.

Lalu, Kabupaten Kepulauan Sula 71,45%, Kabupaten Mamuju Tengah 71,02%, Kota Sungai Penuh 70,63%, Kabupaten Minahasa Utara 70,62%, Kabupaten Pasang Kayu 70,20%, Kota Tomohon 66,89%, Kota Ternate 66,25%, Kabupaten Serang 66,04%, Kabupaten Kendal 65,33%, dan Kabupaten Sambas 64,53%.

Untuk provinsi, skor IKP 2020 tertinggi di Sulawesi Utara dengan persentase 86,42%. Setelahnya, Sulawesi Tengah 81,05%, Sumatra Barat 80,86%, Jambi 73,69%, Bengkulu 72,08%, Kalimantan Tengah 70,08%, Kalimantan Selatan 69,70%, Kepulauan Riau 67,43%, dan Kalimantan Utara 62,87%.