Timwas DPR pastikan katering haji tetap berkualitas meski efisiensi

Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan inspeksi mendadak ke dapur United Partners Catering, salah satu penyedia konsumsi bagi sekitar 4.000 jemaah haji Indonesia dari total 221.000 jemaah tahun ini. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan efisiensi biaya perjalanan haji, termasuk pengurangan biaya katering, tidak berdampak negatif terhadap kualitas makanan yang diterima jemaah.

Anggota Timwas Haji DPR yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ansory Siregar, menyampaikan makanan yang disiapkan terpantau layak dan bercita rasa khas Indonesia. Ia turut mencicipi langsung hidangan yang akan disajikan kepada jemaah.

“Rasanya bagus, cita rasa Indonesia-nya terasa. Kami kasih nilai top. Nasinya fresh, ikan dan lauknya lumayan, bahkan terasa seperti makanan hotel,” ujar Ansory, dikutip Senin (2/6).

Ansory juga menekankan pentingnya aspek kebersihan dan pengemasan makanan. “Kami nilai dari gizinya, packing-nya, sampai kebersihannya. Dan Alhamdulillah, semua indikator itu kami cek dan hasilnya baik,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun biaya per porsi makanan tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 dibandingkan tahun lalu, kualitas tetap terjaga. “Tahun lalu biaya makan per porsi sekitar Rp18.000 hingga Rp19.000, sekarang sekitar Rp15.000. Tapi meskipun turun, kualitas makanannya tidak ikut turun. Ini penting untuk menjawab kekhawatiran jemaah,” jelasnya.

Timwas DPR juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan ke hotel-hotel tempat jemaah menginap, guna memastikan makanan yang diterima jemaah sesuai dengan yang telah ditinjau saat inspeksi di dapur.

“Kami ingin pastikan, yang dikirim ke jemaah itu persis sama seperti yang kami cicipi. Kalau berbeda, berarti ada yang tidak beres dan itu harus ditindak,” tambah Ansory.

Pemerintah Indonesia melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga kualitas konsumsi jemaah. Sebanyak 2,4 juta porsi makanan disiapkan oleh anak usaha BPKH, lengkap dengan 475 ton bumbu Nusantara untuk menjaga autentisitas rasa masakan khas Indonesia. Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir demi memastikan kehalalan dan keamanan pangan.

Dengan serangkaian pengawasan tersebut, Timwas DPR menilai penyelenggaraan katering haji tahun ini berjalan memuaskan, tetap berkualitas, dan memenuhi standar pelayanan, meskipun dilakukan dalam kerangka efisiensi anggaran.