DPR: RKUHAP prioritaskan perlindungan hukum warga negara

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Habiburokhman, menegaskan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) saat ini difokuskan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga negara, terutama mereka yang berhadapan langsung dengan proses hukum.

Menurut Habiburokhman, KUHAP yang berlaku saat ini masih menunjukkan ketimpangan antara kekuatan negara dengan warga yang berstatus sebagai pelapor maupun tersangka.

“KUHAP sekarang ini sangat sulit memberikan keadilan kepada warga negara karena relasi antara negara dengan warga yang berproses hukum tidak seimbang. Negara yang diwakili penyidik, jaksa, dan hakim sangat powerful, sementara warga sangat lemah,” jelasnya dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Kamis (19/6). 

Ia menekankan RKUHAP dirancang untuk memperkuat posisi warga negara, termasuk melalui kewajiban pendampingan hukum sejak awal serta penguatan peran advokat dalam proses peradilan.

“Yang tadinya warga tidak paham hukum harus didampingi kuasa hukum. Dan kuasa hukum yang sebelumnya lemah, harus kita berdayakan agar bisa mendampingi secara maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut pembahasan soal pemindahan kewenangan antar-lembaga penegak hukum tetap penting, namun tidak menjadi prioritas utama dalam revisi saat ini. Ia mengkhawatirkan persoalan tersebut akan memperlambat proses pembentukan undang-undang.

“Yang kita kejar saat ini adalah keadilan yang bisa segera dirasakan masyarakat. Makin lama RKUHAP ini diselesaikan, makin banyak rakyat kecil yang dirugikan karena sistem hukum yang belum ideal,” ujarnya.