DPR tegaskan komitmen RI bangun perdamaian

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam membangun perdamaian melalui dialog lintas agama dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini disampaikan saat mewakili Indonesia dalam Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Strengthening Trust and Embracing Hope for Our Common Future yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Italia, Jumat (20/6) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Irine menjelaskan Indonesia memiliki fondasi ideologis yang kuat melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi dasar dalam merawat persatuan di tengah keberagaman agama dan budaya.

“Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dilakukan melalui forum lintas agama, kegiatan bersama, dan kebijakan inklusif yang mencerminkan nilai-nilai nasional kami, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu, dalam keterangan, dikutip Senin (23/6).

Irine menekankan pentingnya dialog dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, terutama yang menyangkut perlindungan hak-hak minoritas. Ia menyebut kepercayaan dan keharmonisan tidak bisa dibangun secara instan, tetapi melalui proses yang berkelanjutan dan kebijakan yang adil.

“Dialog memperkuat kepercayaan, melindungi hak-hak minoritas, dan mendorong harmoni di tengah keberagaman bangsa kami,” jelasnya.

Menurut Irine, parlemen Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. DPR juga terus mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas agama serta memperkuat semangat kewarganegaraan yang inklusif.

“Bahkan sebelum terbentuknya banyak lembaga demokratis, kami telah memiliki undang-undang yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi,” lanjutnya.

Irine juga menyoroti pentingnya penguatan kerangka hukum dan kemitraan strategis dengan organisasi keagamaan untuk menjawab dinamika sosial yang semakin kompleks.

“Kerangka hukum harus terus diperkuat. Anggota parlemen perlu menjalin dialog aktif dengan tokoh agama untuk mencegah perpecahan dan memperkuat solidaritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut organisasi berbasis agama berperan besar dalam membangun perdamaian, memperkuat pendidikan, dan menyebarkan kesadaran akan pentingnya kohesi sosial.

“Organisasi keagamaan adalah mitra utama dalam mempromosikan perdamaian, pendidikan, dan kesadaran sosial di masyarakat,” tutur Irine.