Eksekutif dan legislatif punya pandangan sama tuntaskan RUU PPRT

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Martin Manurung, menyatakan Presiden Prabowo Subianto dan parlemen memiliki pandangan yang sama terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Ia menyebut baik dari eksekutif maupun legislatif, memiliki keinginan yang sama untuk menuntaskan bakal beleid tersebut.

Hal itu disampaikan Martin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), dan Koalisi Mahasiswa Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

“Pada periode ini baik pengusul, dalam hal ini Fraksi Nasdem, Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan beberapa fraksi lain, dan pimpinan DPR dan presiden satu pemikiran RUU PPRT ini akan diselesaikan. Bisa apresiasi kepada seluruh pihak,” ujar Martin, dikutip Selasa (6/5).

Politisi Fraksi Partai Nasdem itu menegaskan, sikap presiden dan DPR ini menjadi momentum yang baik. Sehingga, negara bisa memberikan perlindungan dan keadilan bagi pekerja rumah tangga.

“Ini momentum sangat bagus. Ibarat kata pepatah, gayung bersambut,” ungkap dia.

Perjalanan RUU PPRT saat ini, menurutnya, menemui perkembangan yang semakin signifikan. Maka dari itu, ia menilai kesempatan tersebut harus dimanfaatkan dengan optimal agar payung hukum yang melindungi para pekerja rumah tangga segera disahkan.

“Karena itu, mari kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, apalagi dari mahasiswa, koalisi masyarakat sipil untuk RUU PPRT. Dan kita akan lihat dulu RUU yang periode lalu sempat diselesaikan di Baleg, (tapi) belum diparipurnakan menjadi RUU inisiatif DPR,” sebut legislator dapil Sumatera Utara II ini.

Untuk itu, dia mendorong Baleg segera membahas substansi RUU PPRT. Terutama dalam memastikan aspek perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

“Jadi supaya kita tidak reinventing the wheel, menemukan kembali roda, mungkin saya usul selain RDPU, kita juga harus mendengarkan paparan dari TA (tenaga ahli), sebenarnya RUU dan naskah akademik sebelum ini seperti apa sehingga kita tahu apa saja yang sudah bergulir selama ini,” jelasnya.

“Kalau tadi aspek perlindungan, yang saya tahu naskah yang sempat disusun di Baleg sudah sangat menekankan aspek perlindungan itu,” ujarnya.