Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus pengoplosan gas subsidi yang kembali ditemukan di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Ia menegaskan praktik ilegal tersebut merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat serta mencederai semangat subsidi yang bertujuan melindungi rakyat kecil.
“Pengoplosan gas subsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan yang membahayakan ibu-ibu di dapur, pedagang kecil, dan keluarga yang menggunakan gas subsidi setiap hari,” kata Puan dalam keterangan persnya, Kamis (12/6).
Polisi sebelumnya menemukan tiga lokasi pengoplosan gas di wilayah Cileungsi. Ratusan tabung gas ukuran 3 kilogram (kg) dan 12 kg disita, namun para pelaku diduga melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas. Modus yang digunakan termasuk memelihara anjing penjaga untuk mengamankan lokasi.
Puan menyayangkan lemahnya pengawasan yang memungkinkan praktik seperti ini terjadi berulang kali. Ia menilai pengawasan distribusi gas subsidi masih rapuh dan perlu dibenahi secara menyeluruh, mulai dari Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum.
“Kalau sampai mereka merasa nyaman beroperasi dan memelihara anjing penjaga di gudang, itu tanda ada kelonggaran atau bahkan pembiaran,” ujar Puan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mendorong adanya reformasi total dalam sistem pengawasan gas subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer. Ia juga menekankan pentingnya membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk mempercepat penanganan kasus serupa.
“Pengawasan tidak bisa hanya reaktif. Harus ada sistem yang mampu mencegah sejak awal, bukan sekadar menindak setelah kejadian,” ujarnya.
Puan menekankan pemerintah dan penegak hukum harus bertindak tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi tetap terjaga. Ia juga mengajak semua pihak menjaga tujuan mulia subsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
“Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mencuri hak rakyat dan membahayakan keselamatan publik. Ini soal keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu.