Nasir Djamil harap empat pulau kembali ke Aceh

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), M. Nasir Djamil, menyampaikan harapannya agar keputusan terkait status empat pulau di perbatasan Aceh–Sumatera Utara berpihak pada rakyat Aceh. Ia menilai, dari sisi historis, yuridis, hingga administratif, wilayah tersebut merupakan bagian dari Aceh.

Nasir mengungkapkan bahwa hari ini, Selasa (17/6), dijadwalkan ada rapat koordinasi di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab) yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pukul 13.30 WIB. Rapat ini diduga menjadi langkah awal menuju pengambilan keputusan oleh presiden.

“Memang saya belum tahu apakah ada keputusan langsung, karena presiden kabarnya sedang berada di Singapura. Tapi sepertinya ini rapat persiapan, agar ketika presiden mengambil keputusan nanti, semuanya sudah matang,” jelas Nasir di Kompleks Parlemen, Selasa (17/6).

Ia memperkirakan rapat tersebut akan melibatkan Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya, menurut dia, adalah menyamakan pandangan sebelum keputusan akhir ditetapkan.

“Mungkin itu skenarionya. Jadi ketika presiden memutuskan, tidak ada lagi keberatan atau keraguan dari pihak mana pun,” tambahnya.

Nasir menegaskan keinginan utama masyarakat Aceh adalah kembalinya keempat pulau tersebut, bukan karena sengketa antarwilayah, melainkan demi keadilan dan kemaslahatan rakyat.

“Harapannya pulau itu kembali ke Aceh. Karena memang secara historis, yuridis, dan administratif, itu wilayah Aceh,” tegasnya.

Ia juga menyinggung potensi sumber daya yang mungkin menjadi latar belakang perebutan wilayah tersebut. Namun ia mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini dengan jernih dan tidak menyudutkan daerah mana pun.

“Kalau cuma soal pohon kelapa atau ikan, rasanya tidak mungkin. Barangkali ada potensi lain, seperti pariwisata atau migas. Tapi ini bukan soal Sumatera Utara atau Aceh semata. Ini soal bagaimana pemerintah pusat bersikap adil dan bijak,” jelas Nasir.