Pancasila dan HAM jadi komitmen DPR

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menegaskan Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional dalam menjamin hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Andreas dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni. Menurutnya, sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan inti dari penghormatan terhadap martabat manusia serta keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa.

“Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi dan kebijakan harus menjunjung martabat manusia serta menolak diskriminasi dalam bentuk apa pun,” ujar Andreas dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (3/6).

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur I itu menekankan peringatan Hari Lahir Pancasila semestinya tidak hanya bersifat simbolik. Ia menilai, makna Pancasila harus diwujudkan dalam keberanian politik dan konsistensi moral, terutama dalam kerja-kerja kenegaraan.

“Memperingati Pancasila bukan sekadar memasang spanduk atau unggahan di media sosial, tetapi tentang komitmen nyata untuk menjadikannya sebagai ideologi kerja. Ini mencakup legislasi, penganggaran, pengawasan, hingga pelayanan publik,” tegasnya.

Andreas juga mengingatkan kembali sejarah perumusan Pancasila oleh Presiden pertama RI, Soekarno, dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Saat itu, Pancasila dirumuskan sebagai jawaban terhadap tantangan bangsa Indonesia yang plural.

“Bung Karno menyatakan, ia tidak menciptakan Pancasila, melainkan menggali nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Inilah dasar kita dalam menjaga keberagaman dan keadilan,” ucap Andreas.

Ia menambahkan, semangat sila kedua harus diterjemahkan dalam kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Apa artinya Indonesia merdeka jika rakyat masih tertindas oleh harga kebutuhan pokok yang tinggi, anak-anak kesulitan mengakses pendidikan, dan petani kehilangan hak atas tanahnya sendiri?” ujarnya.

Komisi XIII DPR, menurutnya, terus berkomitmen mengawal agenda penegakan HAM, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa, hingga perlindungan sosial dan lingkungan hidup.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum reflektif dan korektif.

“Mari kita perkuat komitmen membangun Indonesia yang lebih adil, kuat, dan benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.