Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membuka Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 dengan menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat dan tegas pemerintah dalam menangani persoalan strategis, mulai dari tambang di Raja Ampat, Papua Barat, hingga penyelesaian sengketa empat pulau milik Aceh.
Puan menyebut pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan respons yang baik dan tidak membiarkan masalah berlarut-larut.
“Kehadiran negara yang ditunjukkan lewat tindakan cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat selalu menjadi harapan kita semua,” ujar Puan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6), yang disambut tepuk tangan para anggota dewan.
Ia menegaskan DPR bersama pemerintah memiliki tugas konstitusional untuk memastikan pembangunan nasional berjalan merata dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan bukan sekadar infrastruktur fisik, tapi juga mencakup pelayanan publik dan pengaturan kehidupan rakyat di berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, serta keutuhan wilayah NKRI.
Lebih jauh, Puan mengatakan keberhasilan suatu pemerintahan harus tercermin dari kualitas pelayanan negara, kemajuan fasilitas umum, hingga meningkatnya kesejahteraan rakyat.
“Pada intinya, rakyat merasakan negara hadir dan menangani kehidupan mereka agar lebih baik,” jelasnya.
Dalam masa sidang yang berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli 2025, DPR akan mulai bekerja melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk mencermati kebijakan pemerintah dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berdampak nyata.