Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, mengajak komunitas internasional untuk melihat lebih jernih ketegangan di kawasan Timur Tengah, terutama terkait isu kepemilikan senjata nuklir. Ia menyoroti pentingnya keadilan dalam tata kelola senjata nuklir dunia.
“Memang terkonfirmasi Israel memiliki bom nuklir. Namun mereka tidak menjadi anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan tidak mau menjalani inspeksi,” kata Sukamta, baru-baru ini.
Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langkah Iran yang memperkaya uranium harus dilihat dalam konteks reaksi terhadap dinamika keamanan di kawasan, bukan sebagai pemicu utama konflik.
“Iran itu cuma merespons apa yang dilakukan oleh Israel. Jangan dibalik seolah-olah Iran yang memulai,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sukamta mengingatkan ketimpangan kekuatan senjata di Timur Tengah dapat memicu perlombaan senjata di kawasan lain, termasuk potensi negara-negara Teluk seperti Arab Saudi untuk mengembangkan kemampuan nuklir mereka sendiri.
Namun ia juga menyinggung sisi paradoks dalam kepemilikan senjata nuklir. Ia mencontohkan situasi India dan Pakistan yang justru menahan diri satu sama lain setelah keduanya memiliki senjata nuklir.
“Kalau dua negara sama-sama punya, biasanya mereka justru lebih berhati-hati. Tapi kalau hanya salah satu yang punya, itu bisa sangat berbahaya karena ketidakseimbangan,” tegasnya.
Sukamta menekankan stabilitas global tidak cukup dijaga hanya dengan kekuatan militer. Transparansi, keadilan, dan penegakan hukum internasional harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian dunia.
Ia juga mendorong Indonesia untuk terus berperan aktif di forum-forum internasional dalam mendorong denuklirisasi kawasan serta reformasi mekanisme pengawasan senjata nuklir agar lebih adil dan setara bagi semua negara.
“Indonesia sebagai negara non-blok punya posisi unik untuk menyuarakan keadilan global dan mengajak dunia kembali ke jalur perdamaian,” tuturnya.