Timwas DPR soroti layanan haji, dorong perbaikan

Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan peninjauan langsung ke Pemondokan Haji Kloter Surabaya 16 Sektor 9 di Hotel Safwat Almiead 916, Makkah, Selasa (3/6), dan menemukan sejumlah aspek teknis yang dinilai masih perlu disempurnakan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR, Adies Kadir, bersama sejumlah anggota Timwas lainnya, seperti Aprozi Alam, Sari Yuliati, dan Zigo Rolanda. Menurut Adies, pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan layanan terbaik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Setelah kita lihat langsung, memang masih ada kendala yang harus segera dibenahi, terutama menjelang keberangkatan ke Armuzna yang sudah dijadwalkan,” ujar Adies di lokasi.

Salah satu perhatian utama adalah pendistribusian Kartu Nusuk, yang berfungsi sebagai identitas jemaah selama prosesi haji. Berdasarkan pemantauan, masih ada lebih dari 30 jemaah yang belum menerima kartu tersebut. Padahal, sebelumnya Kementerian Agama menyampaikan distribusi telah hampir rampung.

“Kami mendorong agar malam ini semua kartu segera dibagikan sesuai komitmen yang sudah disampaikan,” tegasnya.

Selain itu, Timwas juga mencatat perlunya sinkronisasi antara pemondokan dan layanan syarikah alias penyedia transportasi dan katering. Di beberapa lokasi, ditemukan perbedaan kelompok layanan yang dapat menyulitkan koordinasi saat keberangkatan ke Armuzna.

“Jika dari hotel dikelompokkan per lokasi, maka idealnya saat di Armuzna juga tetap satu kelompok. Ini penting untuk efisiensi dan kenyamanan jemaah,” ujar Adies.

Kendati demikian, ia mengapresiasi semangat jemaah haji Indonesia yang tetap tinggi meski menghadapi sejumlah kendala teknis. “Semangat para jemaah luar biasa. Mereka tetap tersenyum, tetap kuat. Ini yang perlu kita jaga dan dukung,” tuturnya.

Timwas DPR menegaskan evaluasi akan terus dilakukan secara menyeluruh, mengingat masih ada lebih dari 500 kloter jemaah Indonesia yang perlu dipastikan mendapatkan pelayanan secara optimal, adil, dan setara.