Ada isu Prabowo-Ganjar, Gerindra klaim masih pegang komitmen dengan PKB

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono memastikan partainya tetap berpegang pada keputusan deklarasi koalisi Gerindra-PKB. Dia memastikan kerja sama politik dua parpol tidak terpengaruh dengan isu munculnya nama Ganjar Pranowo sebagai cawapres dari Prabowo.

Ini merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin alias Cak Imin yang mengancam akan keluar dari koalisi dengan Gerindra apabila Prabowo menggaet Ganjar.

"Intinya, kami menghormati dan kami komitmen apa yang tertuai dengan perjanjian politik ini (Gerindra-PKB)," kata Budi di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Juru Bicara Bappilu DPP Partai Gerindra ini menilai wajar apabila Cak Imin berpandangan demikian. Sebab, semua partai politik mempunyai mekanisme masing-masing dalam memutuskan keputusan politik.

"Jadi ya itu kita lihat lah perkembangannya seperti apa," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa pihaknya masih komitmen bersama dengan PKB hingga saat ini di koalisi. "Kami melihat ya kita komit apa yang telah kita sepakati bersama dengan teman-teman PKB itu yang kita jalankan sekarang," tegas dia.

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut Cak Imin masih menjadi sosok pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Begini, ini kan koalisi Gerindra dan PKB, saya berkali-kali ngomong di tempat ini juga mengatakan bahwa, yang paling berpeluang untuk mendampingi Pak Prabowo itu sesungguhnya ya Pak Muahimin," kata Muzani di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Muzani menerangkan, Partai Gerindra sangat menghormati kedaulatan PKB yang mencalonkan Cak Imin sebagai capres. Sama halnya dengan Prabowo yang direkomendasikan rakernas untuk menjadi capres.

Kendati begitu, menurut Muzani, sampai saat ini, Prabowo dan Cak Imin belum melakukan perundingan terkait capres dan cawapres. Ada pun sesuai kesepakatan berkoalisi, Prabowo dan Cak Imin yang dipercayakan menentukan capres dan cawapres.

"Antara PKB dan Gerindra sudah memikirkan, tetapi sekali lagi ini harus dibicarakan oleh kedua tokoh yang namanya Prabowo dan Muhaimin," kata dia.

Menurut Muzani, Prabowo dan Cak Imin berhak untuk memutuskan siapa yang bakal diusung koalisi di Pilpres 2024. Termasuk menyatakan tidak sepakat dengan nama yang diajukan.

"Keduanya punya hak untuk memutuskan tapi juga punya hak untuk memveto setiap nama yang diajukan," kata dia.