Akomodir DOB Papua, Kemendagri segera rampungkan Perppu Pemilu

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mematangkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Upaya itu dilakukan, salah satunya untuk mengakomodir aturan tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 di tiga daerah otonom baru (DOB) Papua.

"Semalam kami sudah rapat konsinyering dengan penyelenggara pemilu dan DPR untuk mematangkan Perppu," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri Bahtiar kepada wartawan, Jumat (4/11).

Bahtiar mengaku, telah mendengarkan berbagai aspirasi dari penyelenggara pemilu yang akan diakomodir dalam Perppu. "Kami sudah dengarkan masukan dari KPU maupun Bawaslu, termasuk jumlah dapil dan seterusnya. Dalam waktu dekat insya Allah dirampungkan," ujar Bahtiar.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022, diamanatkan agar ketentuan mengenai pengisian kursi DPR RI, DPD RI, DPR Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan sebagaimana akibat dibentuknya tiga DOB tersebut diatur lebih lanjut dalam UU Pemilu.

Dengan demikian, sebagaimana mandat UU tersebut, tiga DOB tersebut harus disertakan ke dalam Pemilu Serentak 2024.