Apakah debat capres/cawapres memiliki dampak elektoral?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan jadwal debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Debat dilakukan sebanyak lima kali. Debat pertama khusus untuk capres pada 12 Desember 2023. Debat kedua untuk cawapres pada 22 Desember 2023. Debat ketiga untuk capres pada 7 Januari 2024. Debat keempat untuk cawapres pada 21 Januari 2024, dan debat kelima untuk capres pada 10 Februari 2024.

KPU memastikan, isu yang diangkat pada masing-masing debat berbeda-beda. Perinciannya, debat pertama mengangkat isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua soal ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), infrastruktur, dan perkotaan.

Debat ketiga mengangkat isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat mengangkat isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agararia, masyarakat adat, dan desa. Sedangkan debat terakhir mengangkat topik kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, masing-masing pasangan calon diharuskan hadir pada setiap pelaksanaan debat. Namun yang berhak bicara, menyesuaikan dengan jadwal. Maksudnya ketika jadwal debat cawapres, maka hanya cawapres yang boleh bicara. Namun, capres masih diperbolehkan untuk memberikan masukan kepada cawapres. Begitu pula sebaliknya.

"Intinya yang bicara, boleh dikatakan sepenuhnya kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau (debat) cawapres, sepenuhnya cawapres. Intinya hadir semua. Soal beliau diskusi dulu kan urusan capres dan cawapres. Yang bicara saat debat capres, capres yang bicara. Saat cawapres, cawapres yang bicara," ucap dia dalam keterangan resminya yang dipantau online, Rabu (6/12).

Soal panelis pada debat capres dan cawapres, KPU memastikan sudah menyiapkan nama-nama tim panelis untuk masing-masing tema debat. Namun, KPU tetap memberikan kesempatan kepada masing-masing tim kampanye untuk mengusulkan nama-nama tim panelis. Untuk itu, KPU memberikan waktu hingga dua hari ke depan kepada tim panelis untuk mengusulkan nama tim-tim panelis.

Untuk diketahui, debat pasangan calon merupakan salah satu metode kampanye untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengetahui kedalaman paslon terhadap suatu persoalan. Sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap masing-masing paslon. Jadi, debat menjadi metode kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program paslon agar diketahui masyarakat.

Pertanyaannya, seberapa besar efek elektoral debat pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap paslon? Soal itu, pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, dirinya tidak melihat hal itu dari besar atau kecil, sedikit atau banyak. Dia memastikan kalau dampaknya ada. Khususnya yang terkait dengan preverensi atau pilihan publik terhadap capres atau cawapres. 

Oleh karena itulah, dari waktu ke waktu format debat terus dibahas oleh penyelenggara pemilu. Terus menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat. Pasalnya di situ akan disampaikan misi dan visi, program, ide dan gagasan dari capres/cawapres. 

"Jadi saya melihatnya bukan dari besar atau kecil, sedikit atau banyak. Karena ini terkait pada pilihan publik, pilihan rakyat, dan pilihan masyarakat terhadap capres dan cawapres. Soal seberapa besar nilai dan volumenya, tentu harus dilakukan survei yang objektif untuk melihat itu. Tetapi kalau kita lihat secara psikologis dan sosiologis, dampak debat itu ada," papar dia saat dihubungi Alinea.id, Kamis (7/12).

Sehingga ketika debatnya bagus, meyakinkan, rasional, dan disukai publik, maka kandidat bakal mendapatkan poin plus dari masyarakat. Bisa mendapatkan simpati dari publik atau masyarakat. 

Sementara, pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, mengungkap data riset LSI Denny JA pada Pemilu Presiden 2019, pascadebat. Survei ini sebetulnya sudah banyak diberitakan di 2019. Namun, dirinya mengangkat lagi karena dinilai masih relevan.

"Yang mengatakan bahwa responden mengubah pilihannya setelah menonton debat capres/cawapres hanya 2,9% saja. Jadi ternyata debat ini tak banyak efek elektoralnya," ucap dia.

Lebih detail lagi, bahwa yang menonton debat itu dari seluruh populasi pemilih Indonesia hanya 50,6% saja. Tetapi dari menonton itu, banyak yang melihatnya hanya sekilas saja: 5 menit, 10 menit. Yang menonton keseluruhan debat dari awal hingga selesai, ternyata hanya 14,9% dari populasi.

Dari yang menonton debat itu, yang mengatakan mengubah pilihannya sebanyak 5,8%. Karena yang menonton debat hanya separuh dari populasi pemilih, berarti total yang bisa berubah dari populasi pemilih setelah debat, hanya 2,9% saja.

Perubahan itu juga terjadi hanya di kalangan swing voters saja. Yaitu pemilih yang belum menentukan pilihan, dan pemilih yang sudah memilih tapi masih ragu-ragu. Sedangkan pemilih militan para capres dan cawapres tak akan berubah setelah menonton debat. Pendirian mereka terlalu kokoh digoyah oleh tontonan debat.

Yang mengubah pandangan setelah menonton debat terjadi untuk tiga hal. Pertama, mereka yang belum memilih setelah menonton debat berubah menjadi memilih. Atau mereka yang sudah memilih, berubah  menjadi tidak memilih, alias golput saja. Atau mereka yang awalnya memilih calon A pindah ke calon B. Bisa juga sebaliknya, dari memilih  calon B pindah ke calon A. Dari yang menonton debat, mereka mengatakan bahwa 40% itu, dipengaruhi oleh substansi pesan yang disampaikan oleh capres atau cawapres. 

Namun lebih banyak lagi, 60% pemilih lebih memperhatikan penampilan, gaya dan juga daya persuasi sang capres/cawapres.

"Walaupun efek debat ini secara elektoral tidak besar, tetapi debat cawapres dan capres tetap penting. Debat ini membuat kita tahu gagasan capres dan cawapres ini untuk membulat lonjongkan Indonesia," ucap dia dalam keterangannya pada Senin (4/12) yang dipantau online, Rabu (6/12).