Cak Imin bicara kesejahteraan rakyat, sebut APBN sudah ngos-ngosan

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai negara wajib hadir memastikan kesejahteraan rakyat di tengah pagebluk Covid-19. Menurutnya, kehadiran negara merupakan solusi atas dampak masalah yang dihadapi masyarakat.

"Itu adalah esensi bagi negara hadir untuk memberikan jalan keluar bagi rakyatnya. Karena UUD secara gamblang, mengamanatkan melindungi segenap tumpah darah bangsa serta memajukan kesejahteraan umum," kata Muhaimin, saat berpidato dalam acara launching bukunya "Negara dan Politik Kesejahtaraan", disiarkan secara virtual, Kamis (18/3).

Menurut Cak Imin, pemerintah perlu reorientasi politik kesejahteraan. Dia menjelaskan, pengelolaan negara arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan keleluasaan, akses, peluang pada warga dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin kesejahteraan.

Ketua Umum PKB ini menyebutkan, setidaknya terdapat empat langkah fundamental untuk mewujudkan visi politik kesejahteraan. Pertama, negara harus menjadikan sistem jaminan sosial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kedua, komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara, pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial.

"Negara tidak boleh hanya mendorong equity of opportunity, tetapi juga proaktif membantu menuju keadilan sosial. Jadi Afirmasi tetap menjadikan kewajiban negara untuk hadir," terangnya.

Ketiga, politik kesejahteraan harus memegang asas bahwa pertumbuhan ekonomi serta hasil pembangunan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Keempat, menciptakan pemerintahan kuat dan responsif terhadap persoalan publik. Baginya, langkah ini bisa dimulai dengan inovasi pelayanan publik. "Nih problem yang belum tuntas juga bagaiamana agar birokrasi negara teras utama pelayanan publik yang memadai," katanya.

Dia mencotohkan, salah satu wujud nyata pengewejawantahan politik kesejahteraan di era pandemi yakni komitmen negara melalui alokasi ratusan triliun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) guna membantu meringankan dampak ekonomi.

"2020, negara telah gelontorkan Rp203,3 triliun untuk perlindungan sosial bagi rakyat terdampak, Rp123,46 triliun untuk sektor UMKM, serta Rp120,6 triliun bagi dunia usaha agar mampu bertahan dan tidak menimbulkan gejolak baru di tengah rakyat," bebernya.

"Ini sudah ngos-ngosan APBN kita dengan angka ini. Keadaan APBN seperti itu apakah sudah efektif apa belum, tentu masih kurang banget," pungkas Cak Imin.