Survei Charta Politika: 76,2% publik tak setuju penundaan pemilu

Survei Charta Politika mengungkapkan, mayoritas atau 76,2% publik tidak setuju dengan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hanya 16,3% responden menyatakan setuju dan 7,5% tidak menjawab.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, respons masyarakat terkait penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024 berbanding lurus dengan pernyataan resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen melaksanakan Pemilu 2024 sesuai jadwal.

"Penolakan Jokowi linier dengan semakin naiknya tingkat penolakan terhadap isu penundaan Pemilu 2024," kata Yunarto dalam keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Charta Politika Indonesia, Senin (13/6).

Pada agenda rapat terbatas (ratas) soal persiapan pemilu dan pilkada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (10/4), Jokowi menegaskan pemilu dilaksanakan pada 14 Februari dan pilkada (pemilihan kepala daerah) dilaksanakan di November 2024.

Yunarto mengatakan, survei diawali dengan pertanyaan terkait isu penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Kemudian, responden ditanya soal tahu atau tidaknya tentang pelaksanaan Pemilu 2024 yang meliputi pemilu legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPRD Kabupaten), pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (bupati, wali kota dan gubernur).

Sebanyak 76,2% masyarakat mengetahui pelaksanaan Pemilu 2024, sementara 23% responden menyatakan tidak mengetahui. Masyarakat yang mengetahui pelaksanaan Pemilu 2024 kemudian diberi pertanyaan soal setuju atau tidak dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Temuan survei menunjukan, mayoritas masyarakat yang mengetahui pelaksanaan pemilu pada 2024 menyatakan setuju dengan pelaksanaan perhelatan tersebut. Yunarto menilai, temuan ini berbanding lurus dengan respon masyarakat terkait penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024.

"Jadi sebenarnya ada yang linier kalau kita lihat ketidaksetujuan terhadap penundaan pemilu, diikuti oleh temuan yang menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya pemilu serentak dan menyatakan persetujuannya terhadap pemilu di 2024," ujar Yunarto.

Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden, yang tersebar di 34 provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei-survei nasional yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia sebelumnya.