Demokrasi Indonesia bakal jeblok jika Pemilu 2024 ditunda

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan, penundaan Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode akan menurunkan skor indeks demokrasi di Indonesia. Menurutnya, penundaan Pemilu 2024 akan menghilangkan faktor yang mendukung peningkatan indeks demokrasi di Tanah Air.

"Dapat dengan mudah dikatakan skor indeks demokrasi Indonesia akan jeblok (apabila Pemilu 2024 ditunda)," ujar Wijayanto dalam keterangananya, Rabu (2/3).

Menurut Wijayanto, saat ini peringkat indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 52 dari 167 negara dengan nilai 6,71% berdasarkan The Enonomist Intelligence Unit yang diluncurkan pada 2021. Dengan demikian, kata dia, penundaan pemilu berpotensi menurunkan skor indeks demokrasi Indonesia. Padahal, dua penyumbang skor yang membuat tingginya Indeks demokerasi Indonesia ialah partisipasi politik masyarakat sebesar 7,22 dan adanya penyelenggaraan Pemilu dengan nilai 7,9.

Selain itu, lanjut dia, penundaan Pemilu 2024 membuat Indonesia keluar sebagai negara yang melakukan pemilu secara teratur.

Wijayanto berkata, kondisi demokrasi di Indonesia saat ini layaknya sebuah rumah yang tengah mengalami banjir. Sebelumnya, demokrasi di Indonesia seperti rumah yang tengah kebanjiran setinggi leher, namun sekarang banjir itu menyurut menjadi setinggi lutut.

Dengan demikian, meskipun skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang bernilai 6,30 dan menduduki peringkat 64, bukan berarti keadaan demokrasi di Indonesia benar-benar baik.

"Jadi, sebenarnya masih kebanjiran. Masih mundur demokrasinya," ujar dia.

Wijayanto menjelaskan, meningkatnya skor indeks demokrasi Indonesia pada 2021 disebabkan masih adanya partisipasi masyarakat sipil, seperti lembaga bantuan hukum (LBH), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Survei, LP3ES, yang melakukan partisipasi politik untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

"Lalu, ada tindakan masyarakat sipil turun ke jalan, seperti saat KPK dilemahkan, Omnibus Law disahkan. Jadi, skor kita itu naik, salah satunya karena ada partisipasi politik ini," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Syamsurizal menilai wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta para elit tidak mencari-cari alasan untuk menunda pemilu, lalu berlanjut ke perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan ke depan ini kita mencari alasan-alasan yang dibuat-buat. Jangan ke depan kita mencari alasan yang membikin, karena pepatah mengatakan lebih sulit mencari kerikil di jalan ketimbang mencari alasan," ujar Syamsurizal dalam sebuah diskusi daring, Selasa (1/3).

Menurut Syamsurizal, perpanjangan jabatan hanyalah kepentingan sesaat, lantas mengorbankan masa depan bangsa.

"Hanya untuk memperpanjang masa jabatan, hanya untuk kepentingan sesaat, tapi kita mengorbankan banyak hal, khususnya yang berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara," ujarnya.

Dia menegaskan, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua berakhir pada 2024. Hal itu sudah sesuai dengan konstitusi dan untuk selanjutnya diselenggarakan pemilu lima tahunan.