Ganggu keutuhan bangsa, politik kebohongan harus dihentikan

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding, mengamini seruan Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri politik kebohongan. Menurut Karding, politik kebohongan berbahaya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. 

"Berbahaya bagi demokrasi, berbahaya bagi keutuhan bangsa, dan berbahaya bagi budaya kejujuran. Penghentian kebohongan itu agar terus membangun integritas Indonesia kedepan," katanya kepada reporter Alinea.id, Senin (22/10). 

Dia pun mengatakan, politik kebohongan bisa berakibat fatal bagi kerukunan berbangsa dan bernegara. 

"Persaudaraan dan kebangsaan kita bisa retak, NKRI bisa pecah karena politik kebohongan," katanya. 

Selain itu, kata dia, jika politik kebohongan terus dilakukan maka akan menurunkan kualitas dan mencederai kehidupan bangsa. Masyarakat akan bergesekan sehingga merusak persaudaan. Akibat lebih jauh, bangsa Indonesia akan terpecah akibat politik kebohongan ini.

"Maka itu, sudah benar apa yang dikatakan pak Jokowi. Itu merupakan upaya untuk mengakhiri dari pada politik kebohongan itu," tegasnya.

Karenanya, Ketua DPP PKB itu berharap, masyarakat dapat bersikap bijak di tahun politik ini. Karding pun menginginkan agar masyarakat dapat memilih pemimpinnya pada Pilpres 2019 nanti, berdasarkan rekam jejak, prestasi, program kerja,  harapan serta visi misi kedepannya. 

Juru bicara TKN, Irma Suryani Chaniago, menilai pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan calon presiden nomor urut 01 itu sudah muak dengan politik kebohongan yang selama ini terjadi. Sebab, kata dia, selama ini Jokowi tidak pernah berkomentar seperti itu. 

"Pak Jokowi kan tidak pernah berkomentar sebelumnya. Kubu sebelah meski sering mencaci, menjelek-jelekan beliau juga tidak pernah peduli soal itu," kata politisi Nasdem tersebut, Senin (22/10). 

Irma mengatakan, sejatinya bukanlah sebuah masalah saat seseorang melontarkan kritik. Hanya saja, bagi dia, kritik tersebut harus disokong dengan data yang valid, dan diimbuhi solusi atas kondisi yang dikritik. 

Dia pun menekankan, elite-elite politik di Indonesia harus memiliki basis data dan solusi yang jelas saat melontarkan kritik. Seorang pemimpin, kata Irma, harus berbicara hal-hal positif. 

"Karena dalam berbicara harus by data. Karena, kalau tujuannya mengabdi kepada rakyat a,rtinya kita tidak perlu memecah belah rakyat, tidak perlu membuat konflik horizontal di masyarakat," katanya. 

Pernyataan Jokowi tersebut dilontarkan dalam peringatan HUT Partai Golkar ke-54 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10) kemarin. Dalam pidatonya di hadapan para kader Golkar, Jokowi mengingatkan agar para kader Golkar menjalankan politik yang santun dan membangun. 

"Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri. Dan mari kita perkuat politik pembangunan, politik kerja, politik berkarya. Pembangunan bangsa untuk menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan SDM bangsa yang unggul, yang siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0. Sehingga kemajuan Indonesia, kejayaan Indonesia betul-betul dapat terwujud," kata Jokowi dikutip detik.com, Minggu (21/10).