sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Gubernur Papua temui Mendagri bahas pemekaran

Gubernur Lukas Enembe juga mengusulkan agar dilakukan pemekaran di wilayah adat Saereri.

Immanuel Christian
Immanuel Christian Jumat, 17 Jun 2022 19:59 WIB
Gubernur Papua temui Mendagri bahas pemekaran

Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rangka Rapat Khusus Terbatas Isu-Isu Strategis Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Papua. Langkah pemekaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Papua.

Lukas mengatakan, sejak 2014 pihaknya telah mengusulkan agar wilayah Papua dapat dimekarkan menjadi 7 provinsi berdasarkan wilayah adat. Diketahui, hingga saat ini daerah tersebut terdiri atas dua provinsi, yakni provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kalau kita dimekarkan pasti diikuti dengan kemauan bersatu, bagaimana membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Lukas di Gedung Kemendagri, Jumat (17/6).

Tito mengamini usulan pemekaran di wilayah Papua agar menjadi 7 provinsi sejak dulu. Saat ini, Pemerintah dan DPR RI tengah membahas 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan.

“UU (Undang-Undang) nya, sekarang lagi diproses pembahasan (dengan) DPR,” kata Tito.

Tito menyebut, kini telah masuk juga usulan pemekaran untuk Provinsi Papua Barat Daya. Bila pembahasan itu berlangsung tahun ini, maka diperkirakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bakal dilakukan pada tahun depan.

Tito menyampaikan, Gubernur Lukas Enembe juga mengusulkan agar dilakukan pemekaran di wilayah adat Saereri, sehingga nantinya menjadi Provinsi Papua Utara.

“Nah ini kita akan masukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas di tahun depan supaya bisa segera juga untuk dimekarkan. Saya kira itu, ini kesepakatan kita,” ucap Tito.

Sponsored

Bupati Yahukimo Didimus Yahuli sebelumnya menyatakan, Orang Asli Papua (OAP) semakin banyak yang berhasil mencapai karir strategis di bidang politik maupun pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai salah satu buah manis pemekaran di Papua.

Menurutnya, anggapan soal pemekaran akan meminggirkan OAP merupakan sebuah kekeliruan karena pemekaran merupakan peluang bagi OAP untuk maju. Pemekaran wilayah Papua sebelumnya, telah membuka kesempatan bagi banyak OAP menduduki jabatan strategis di organisasi pemerintahan termasuk lembaga legislatif.

"Hari ini anggota DPRD Yahukimo itu 100% orang asli Yahukimo, semua anggota dewan di Pegunungan Tengah ini orang asli Papua semua,” kata Didimus dalam keterangan, Sabtu (11/6).

Didimus menyebut, pemekaran merupakan kebutuhan objektif Papua mengingat luasnya wilayah Bumi Cendrawasih. Kondisi ini mengakibatkan jangkauan pelayanan pemerintah sangat terbatas, terutama untuk wilayah dengan kondisi alam yang sulit diakses yang diakui masih banyak di Papua.

Ia meyakini, rencana pemekaran dengan hadirnya DOB di Provinsi Papua bakal memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Bahkan, sebanyak 29 kabupaten/kota di Papua menyepakati 7 hal untuk mendukung pemekaran.

Kesepakatan itu salah satunya meminta kepada pemerintah untuk memastikan bahwa pemekaran-pemekaran di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota harus diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri oleh OAP. Para bupati/wali kota juga sepakat untuk meminta pemerintah menjamin jumlah alokasi kursi anggota DPR RI dan DPD RI dari Provinsi Papua dan Provinsi pemekaran minimal 5 kursi secara proporsional. 

Selanjutnya, mereka juga sepakat untuk memastikan bahwa bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Papua harus OAP.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid