Hadapi Pemilu 2024, Gelora koordinasi dengan KPU

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mengadakan pertemuan secara daring bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain mengenalkan jajaran pengurus, sua juga membahas persyaratan peserta kontestasi politik lima tahunan.

"Apakah nanti dalam kartu anggota (KTA) itu harus memuat nama, alamat, dan foto layaknya di KTP (kartu tanda penduduk)?" tanya Sekretaris DPW Gelora DKI Jakarta, Tubagus Arief, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Pada kesempatan sama, Anggota KPU Jakarta, Nurdin, menjelaskan, pihaknya tidak mempersoalkan informasi apa saja dan desain KTA. Alasannya, setiap partai memiliki ciri khas dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Tapi bagi kami, seharusnya minimal dalam kartu anggota itu memuat nama, alamat, dan foto," jelasnya.

Untuk mempermudah verifikasi, dirinya menyarankan pengisian data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) disesuaikan dengan kondisi faktual. "Misalnya ketika dalam KTA nomor 10, jangan dalam faktual ditempatkan di halaman 200."

Sementara itu, Ketua KPU Jakarta, Betty Epsilon Idroos, menilai, jajaran pengurus Gelora Ibu Kota banyak diisi politikus lawas sekalipun tergolong partai baru.

"Partai Gelora memang partai baru. Tapi melihat wajah tokoh-tokoh dan jajaran pengurusnya, sepertinya tidak asing dan sudah akrab," katanya. Sebagai informasi, sebagian kader Gelora sebelumnya anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Apalagi Pak Sani (Ketua DPW Gelora Jakarta, Triwisaksana, red). Selain namanya menang unik, sehingga gampang diingat, beliau juga pernah menjadi cawagub," imbuhnya.

"Amin. Insyaallah, nanti jadi Wagub DKI benaran," balas Wakil DPW Gelora Jakarta, Selamat Nurdin.