Jokowi beri arahan ke Bawaslu cegah potensi pelanggaran Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang jujur dan adil (jurdil). Pangkalnya, tugas Bawaslu pada 2024 sangat berat, di mana pemilu digelar secara serentak untuk pemilihan untuk pemiliihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi yang sangat besar, hati-hati mengenai ini, dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dengan rentang pemilihan yang luas. Dan kondisi geografis kita yang sangat beragam," ujar Jokowi dalam pidato pembukaan Konsolidasi Nasional Bawaslu RI 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12).

"Tetapi saya percaya, dengan pengalaman yang kita miliki dan penyelenggaraan-penyelenggaran sbelumnya, kita memiliki, saya merasa, kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk persiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas," imbuhnya.

Jokowi mengatakan, kualitas pemilu merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan pemerintahan. Untuk itu, tegas Jokowi, pengawasan pemilu, peran Bawaslu menempati posisis yang sangat sentral.

"Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu, seluruh prosesnya harus diawasi dengan cermat, ditangani dengan hati-hati untuk wujudkan, sekali lagi pemilu yang berkualitas," katanya.

Kepala Negara mengingatkan, dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci, dimana penyelenggaran pemilu yang terpercaya akan membuahkan legitimasi yang kuat.

"Ibarat pertandingan bola, semua akan menerima. Dan mengakui hasil pertandingan, jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas," ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi pun menekankan Bawaslu akan dua hal. Pertama, memetakan segera potensi masalah dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran.

"(Bawaslu) Pusat memetakan, (Bawaslu) provinsi memetakan, Bawaslu kabupaten/kota memetakan, Bawaslu kecamatan memetakan, semuanya akan memudahkan. Perhatikan satu per satu, jangan ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting," tegas Jokowi.

Kedua, fokus pada upaya pencegahan. Dia meminta agar Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. "Tidak diam atau pasif menunggu pengaduan, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar," tandas Jokowi.