Kata Dasco soal nasib RUU Pemilu

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyebut keputusan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) akan ditentukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, pada 7 Maret 2021.

"Untuk kegetagasan apakah dilanjut atau tidak, pada masa sidang depan kita akan bicara lebih lanjut dalam Bamus, dalam penentuan Prolegnas Priorotas 2021. Di situ kita akan putukan bersama lanjut atau tidaknya," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/2).

Dasco mengaku, persoalan dan dinamika RUU Pemilu telah menyita perhatian DPR RI. Karena itu, keputusan akhir rancangan regulasi itu belum ditetapkan pimpinan DPR RI.

"Kita masih menyerap aspirasi masyarakat, kita masih saling berkomunikasi antar parpol di DPR," terang Dasco.

Meski demikian, Komisi II DPR RI telah menyatakan untuk tidak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan diambil setelah melihat oerkembangan dan dinamika yang ada terkait rancangan regulasi tersebut.

"Tadi kami sudah rapat dengan seluruh pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II DPR dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir, kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini (RUU Pemilu)," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/2).

Rancangan Undang-Undang Pemilu merupakan inisiatif DPR. Rancangan itu masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Meski inisiastif DPR, tak seluruh fraksi setuju RUU itu dibahas.

Mayoritas fraksi di DPR menyatakan menolak atas revisi UU Pemilu, di antaranya PAN, Golkar, PPP, Gerindra, dan PKB yang notabene parpol koalisi pemerintah. Sementara PKS, Demokrat, setuju RUU Pemilu dilakukan.

Sementara Fraksi NasDem, awalnya mereka mendukung keras revisi. Teranyar, Ketua Umum Surya Paloh mengultimatum jajarannya untuk menolak RUU Pemilu.