Koalisi Prabowo tidak perlu merapat ke Jokowi

Partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 dinilai tak perlu merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf. Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN, akan tetap memiliki peran dan posisi yang tidak kalah terhormat meski menyandang status oposisi.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Mochamad Yulianto mengatakan, koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga tak perlu menambah anggota koalisi. Saat ini, kubu 01 yang terdiri dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, an PPPP), telah memiliki sekitar 60% kursi di DPR RI, sehingga dapat mengamnakan kebijakan Jokowi-Ma'ruf di parlemen.

"Kalau yang semula berada di kubu berseberangan (02) lalu merapat atau diajak bergabung ke pemerintahan, itu malah akan melemahkan fungsi kontrol terhadap penguasa," kata Yulianto di Semarang, Jumat (28/6).

Dia menjelaskan, pemerintahan yang sehat membutuhkan peran oposisi yang kuat. Peranan ini dibutuhkan untuk memenuhi syarat check and ballance dalam negara penganut demokrasi yang sehat. 

Keberadaan oposisi juga dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam kebijakan pemerintah. Karena itu Yulianto mengatakan Jokowi-Ma'ruf tak perlu lagi menambah anggota dalam parpol koalisi yang mendukungnya. 

"Kalau di oposisi ada Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN -- kendati dari jumlah kursi di parlemen lebih sedikit dari gabungan kursi kubu 01 -- dari sisi politik akan menyehatkan kehidupan demokrasi karena fungsi kontrol akan berjalan," katanya.

Dia juga mengatakan, menjadi oposisi tidak serta merta menurunkan perolehan suara partai dalam pemilu. Hal ini terbukti pada Gerindra dan PKS yang perolehan suaranya naik pada Pemilu 2019, meski bertahan di kubu oposisi pada pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau Demokrat dan PAN, pasca-Pemilu 2014 cenderung berada di dua kaki. Hasilnya, perolehan suara kedua partai tersebut pada 2019 merosot," katanya.

Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya, harus ada pihak oposisi dan kelompok kritis untuk mengawasi kinerja pemerintah memperbaiki bangsa. 

Ganjar mengatakan, keberadaan kalangan intelektual atau kelompok kritis, serta kelompok oposisi, tetap penting dan perlu untuk melakukan kontrol-kontrol politik yang terjadi. 

"Peran kontrol politik harus tetap dilakukan, baik dari kalangan kritis maupun oposisi agar kehidupan berbangsa bisa seimbang," kata Ganjar di Semarang, Jumat. (Ant)