Menanti figur muda dalam pertarungan politik nasional

Pertarungan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres), masih didominasi wajah lama. Pertarungan ini bisa dibilang ronde kedua antara Joko Widodo melawan Prabowo Subianto, yang mengulang Pilpres 2014 lalu.

Melihat kondisi ini, sepertinya partai politik, yang menjadi kendaraan bagi calon presiden dan calon wakil presiden bertarung di arena Pilpres, tak punya regenerasi. Namun, yang perlu dicermati, sejumlah tokoh muda muncul sebagai juru kampanye, ketua partai baru, dan kepala daerah.

Dilema regenerasi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, partai-partai politik di Indonesia masih belum siap dalam hal regenerasi. Dia menuturkan, sistem yang ada di beberapa partai politik Indonesia masih didominasi patrimonialisme—sistem bentukan hubungan dari sang patron atau induk dengan client atau anak buahnya—tergantung pada figur yang memimpin.

“Padahal regenerasi di partai politik itu kan sangat urgen dan krusial,” kata Wasisto, saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (26/12).

Senada dengan Wasisto, pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pun mengatakan, partai politik di Indonesia berada dalam dilema menyoal regenerasi. Menurut Karyono, ketokohan dianggap menjadi variabel yang penting untuk mengatur sebuah partai politik.

“Lalu, hal demikian menimbulkan politik dinasti,” ujar Karyono, ketika dihubungi, Rabu (26/12).

Karyono memberikan contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang masih dikendalikan trah Sukarno. Menurut dia, kecenderungannya kelak keturunan Sukarno lah yang akan mengambil estafet pucuk pimpinan partai, seperti Puan Maharani atau Muhammad Prananda Prabowo. Kebetulan keduanya anak dari Megawati Soekarnoputri.

“Sama halnya seperti di Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono bisa mengambilalih Demokrat,” kata Karyono.

Hal yang agak berbeda terjadi pada kasus Partai Gerindra. Saat partai politik ini dibentuk pada 2008, mantan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto menjadi Ketua Dewan Pembina Gerindra. Lantas, dia menjadi Ketua Umum Partai Gerindra sejak 2014.

Kendali Partai Gerindra, menurut Karyono, masih akan ada di tangan lingkaran keluarga besar Prabowo. Meski anaknya, Ragowo Hediprasetyo tak terjun ke dunia politik.

“Mungkin (kendali partai) akan diserahkan (Prabowo) ke saudaranya atau keponakannya,” ujar Karyono.

Karyono berpendapat, yang menarik adalah regenerasi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Partai Golkar). Regenerasi di partai pohon beringin ini, kata Karyono, ditentukan oleh pertarungan modal. Hal ini terlihat ketika Akbar Tandjung kalah dengan Jusuf Kalla pada 2004 lalu.

“Kalla kalah dengan Aburizal Bakrie (dalam pertarungan Ketua Umum Partai Golkar pada 2009), karena modal juga,” ujarnya.

Sementara itu, Wasisto melihat, regenerasi partai politik terbaik di Indonesia dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Mereka menggunakan jalur dakwah kampus, yang kedua mungkin (Partai) NasDem (Nasional Demokrat) lewat GP (Gerakan Pemuda) Nasdem-nya,” katanya.

Momentum kaum muda

Walau Pemilu 2019 cukup banyak wajah-wajah politikus muda yang akan merebut hati rakyat dalam pemilihan anggota legislatif, baik Wasisto maupun Karyono sepakat, momentum sesungguhnya politik kaum muda baru ada pada 2024 mendatang. Wasisto melihat, pada 2019 hanya ada transisi dari militer ke sipil.

“Mungkin pada 2024, politik Indonesia baru bisa diraih kaum muda dan sepenuhnya dipegang oleh sipil,” kata Wasisto.

Menurutnya, kaum muda dalam peta pertarungan politik 2019 hanya akan berperan di sayap partai saja, dan paling terlihat sebagai mesin penggaet suara partai-partai politik. Politik dengan melibatkan anak muda, kata Wasisto, belum dijadikan strategi ke depan. Sebab, kata dia, partai politik masih menganggap anak muda terlalu “hijau”.

“Perannya masih dianggap sepele. Pemikiran seperti itu sebenarnya salah,” ujarnya.

Wasisto pun melihat, partai politik enggan mengangkat figur kaum muda, karena kecenderungan politik kaum muda yang lebih eksplosif dan emosional. Sehingga, dianggap merugikan partai politik.

Partai politik, katanya, cenderung mengambil kader secara instan, seperti pengusaha atau politikus dari partai politik lainnya. Figur anak muda yang kemungkinan muncul pada 2019 nanti, lanjut Wasisto, hanya berasal dari partai politik mapan.

Di sisi lain, Karyono mengemukakan, pada 2024 mendatang merupakan tahun unjuk gigi politikus-politikus yang masih tergolong muda.

Dia menyebut nama-nama, seperti Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno.

“Mereka bisa dibilang politikus muda. Jokowi pun dulu pada 2014 saat Pilpres tergolong politikus muda,” ujar Karyono.

Menyinggung munculnya figur kepada daerah, Wasisto memprediksi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akan mendapatkan panggung dan menjadi rising star, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ataupun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Nurdin punya banyak prestasi dan cukup berhasil membangun Bantaeng sewaktu menjadi bupati dulu,” kata Wasisto.

Baik Wasisto maupun Karyono melihat kemungkinan kecil mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan langsung kembali ke dunia politik. Seperti diketahui, Ahok yang tersandung kasus penistaan agama, bakal bebas penuh pada 24 Januari 2019.

Sosok Ahok yang dianggap berhasil membenahi Jakarta dan tegas dalam memimpin tentu diperhitungkan. Karyono mengatakan, dengan segala kelebihannya, partai-partai politik akan mengharapkan Ahok masuk ke partai mereka.

Selain karena sosoknya, Ahok juga memiliki banyak pendukung militan, yang berguna menghidupkan mesin partai.

“(Tapi) untuk masuk ke dunia politik masih belum ya (dalam waktu dekat),” ujar Karyono.

Sedangkan Wasisto berujar, baik kubu oposisi maupun petahana masih memilih “main aman” dengan tidak merekrut Ahok. Kecenderungan ini bukan tanpa alasan. Menurut Wasisto, kubu oposisi maupun petahana “menghindar” agar tak terkena sentimen identitas, yang kerap disematkan kepada Ahok.

Wasisto mengingatkan, posisi Ahok sendiri saat ini masih menjadi “pesakitan”. Baik kubu oposisi ataupun petahana, katanya, belum bisa menempatkan Ahok akan berada di posisi apa bila sudah bebas nanti.

“Ada baiknya Ahok mulai main politik formal lagi setelah Pilpres 2019 usai,” ujar Wasisto.