sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pecah kongsi di partai Tommy

Kursi Tommy Soeharto di Berkarya digoyang sejumlah kader.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Rabu, 01 Apr 2020 06:01 WIB
Pecah kongsi di partai Tommy
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 27549
Dirawat 17951
Meninggal 1663
Sembuh 7935

Kelompok itu mulai terkonsolidasi sejak awal Maret 2020. Pertemuan demi pertemuan digelar guna menghimpun rekan separtai yang punya pemahaman sama. Pada awal Maret, mereka sepakat menamakan diri mereka Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B). 

Salah satu pemegang komando kelompok itu ialah Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang. Menurut Badaruddin, kelompok itu dibentuk untuk mempertanyakan kinerja Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebagai ketua umum.

"Kami terbentuk pada 7 Maret 2020. Ada delapan poin yang menjadi keberatan kami terhadap kepemimpinan saat ini," ucap Badar, sapaan akrab Badaruddin, kepada Alinea.id di Jakarta, pekan lalu.

Badar menuturkan, perbincangan mengenai perlunya reformasi partai mulai mencuat di kalangan kader usai Partai Berkarya dipastikan tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. 

Suara-suara miring kian kencang setelah Tommy dan para petinggi partai terlihat tak bergerak untuk mengevaluasi kinerja mesin partai di pemilu. Hingga kini, lanjut Badar, DPP Berkarya pun terkesan masih santai menghadapi Pilkada Serentak 2020. 

"Padahal, itu sangat penting untuk pelaksanaan pilkada dengan teman-teman di partai lain atau merekomendasikan dan menunjuk calon kepala daerah," ucap Badar.

Di Pileg 2019, Berkarya meraup 2.929.495 suara atau 2,09% dari total suara nasional. Sebagai partai pendatang baru, raupan Berkarya sebenarnya tak begitu buruk. Raihan suara Berkarya berada di atas Partai Solidaritas Indonesia (1,85%) dan di bawah Perindo (2,67%) yang sama-sama partai baru. 

Poin keberatan P3B lainnya ialah soal isu oligarki di pucuk pimpinan. Menurut Badar, Tommy hanya mengakomodasi kepentingan kolega-koleganya di Berkarya. Tidak ada demokrasi internal seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (UU Parpol).

Sponsored

"Patron kami adalah UU Nomor 2 Tahun 2011. Di situ diterangkan parpol harus demokratis, terbuka, dan tidak otokrasi serta tidak feodal. Kami menilai (kebijakan partai) sudah beda jauh dengan tujuan awal mendirikan partai ini," kata dia. 

Badar menegaskan, P3B bakal mendorong Berkarya menggelar musyarawah nasional luar biasa (munaslub). Ia mengklaim sudah ada dua pertiga DPW tingkat provinsi yang setuju dengan gagasan itu. 

Ide itu, kata badar, juga didukung sejumlah petinggi parpol. Salah satu pendukungnya ialah Waketum Berkarya Muchdi PR. Pada Pilpres 2019, bekas Danjen Kopassus itu "membelot" dengan mendukung pasangan Jokowi-Maruf. Padahal, Berkarya berada di barisan koalisi Prabowo-Sandi.

"Ya, otomatis tidak menutup kemungkinan ketua umum pun juga bisa diganti atau tetap berlanjut. Tergantung kemauan dari peserta. Lewat forum itu juga bisa dilakukan evaluasi terhadap pengurus yang sekarang," ucapnya.

Badar tidak ambil pusing dia dan rekan-rekannya ditunding sebagai gerakan ilegal oleh kader-kader pro-Tommy. Menurut dia, kelompok itu hanya ingin mempertahankan statusquo di partai berlambang pohon beringin itu. 

"Yang tak setuju dengan kami hanya ada lima DPW dari 34 provinsi. Dari lima itu pun masih ada yang istilahnya kanan-kiri oke. Kita lihat saja nanti, siapa yang hadir dan siapa yang tidak di munas," ujar dia. 

Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto. Foto Instagram @berkarya_id

Kuasa Tommy dan kejanggalan munaslub

Partai Berkarya lahir pada 15 Juli 2016 atau bertepatan dengan hari ulang tahun Tommy. Partai itu merupakan fusi dari Partai Nasional Republik (Nasrep) dan Beringin Karya. Nasrep adalah partai yang dibidani kelahirannya oleh Tommy, Neneng A Tuty dan sejumlah kolega Tommy.

Adapun Partai Beringin Karya didirikan oleh kader-kader eks Golkar pada 2 Mei 2016.  Ketika itu, Mayjen TNI Purn Syamsu Djalal didapuk sebagai ketum. Badar juga termasuk salah satu pendiri partai tersebut.

Namun demikian, sulit dimungkiri Berkarya memang bak partai milik Tommy. Apalagi, selain sebagai ketum, Tommy juga tercatat sebagai ketua dewan pembina dan ketua majelis tinggi. Susunan kepengurusan pun mengindikasikan dominasi Tommy di parpol itu. 

Neneng--yang pernah merasakan kursi ketum pada 2017--misalnya, kini ditempatkan sebagai bendahara umum. Kakak Tommy, Titiek Soeharto mendapat jabatan terhormat sebagai ketua dewan pertimbangan. Sebelumnya, Titiek meniti karier politik di Golkar. 

Pada posisi sekretaris jenderal (sekjen), Tommy menempatkan mantan politikus Golkar Priyo Budi Santoso. Posisi itu sebelumnya dikuasai Badar. Sempat "mesra" dengan Tommy, Badar tergeser saat Priyo merapat ke Berkarya pada 2018.

Kepada Alinea.id, Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy mengatakan rencana munaslub hanya gertak sambal kelompok Badar. Menurut salah satu loyalis Tommy itu, pembentukan P3B tidak mendapat dukungan dari petinggi parpol.

Ia mengklaim telah mengklarifikasi isu munaslub ke sejumlah anggota Majelis Tinggi Berkarya, semisal Tedjo Edhi Purdjianto, Neneng A. Tutty dan Tintin Hendrayani. Perihal terbentuknya P3B pun sudah ditanyakan.

"Presidium itu kan kata mereka (kelompok Badar) dibentuk atas hasil kesepakatan dengan majelis tinggi partai. Tapi, setelah saya konfirmasi ke beberapa anggota majelis tinggi seperti Tedjo Edhi, Bu Neneng, dan Bu Tintin, enggak ada hasil rapat atau kesimpulan membentuk presidium," jelas dia. 

Menurut Vasco, tidak ada persoalan mendesak di tubuh Partai Berkarya yang perlu diputuskan dalam munaslub. Ia pun menyebut gagasan kelompok Badar janggal. Pasalnya, hingga kini Berkarya belum pernah menggelar musyawarah nasional. 

"Munas aja belum pernah. Kami baru rapimnas (pada 2018). Nah, di situ pemilihan Pak Tommy sebagai ketua umum. Jadi, dari segi AD/ART, memang tuntutan presidium agak janggal. Jadi, per detik ini, apa yang dikampanyekan enggak sesuai dengan AD/ART dan kenyataan," ucapnya.

Menurut dia, mayoritas kader Berkarya masih solid mendukung Tommy dan Priyo Budi Santoso selaku sekjen. Hanya segelintir yang menolak format kepengurusan yang ada saat ini. "Kalaupun ada riak-riak, itu hanya sebagian aja," imbuh dia. 

Vasco pun membantah tudingan minimnya persiapan Pilkada 2020 yang dilontarkan Badar. Menurut dia, sudah ada petunjuk pelaksana yang disusun partai untuk menghadapi Pilkada 2020. "Ya, mungkin mereka (kelompok Badar) belum tahu. Coba cari tahu lagi dan lebih aktiflah di partai," tuturnya. 

Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto menghadiri Rapimnas Berkarya di Hotel Lor In, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/3/2018). /Foto Antara

Ujian kesaktian trah Cendana

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman menilai wajar jika sejumlah kader meminta kinerja mesin partai dievaluasi pascapemilu. Apalagi, Berkarya memang tidak mampu meloloskan kadernya ke parlemen. 

"Sebenarnya niat yang digagas Andi Picunang dan kawan-kawan sebenarnya perlu diapresiasi. Karena itu mendorong Berkarya keluar dari jebakan personifikasi partai ke arah yang lebih modern," ucapnya kepada Alinea.id, Rabu (25/3).

Ikrama setuju dengan pernyataan Badar yang menyebut Berkarya bercorak feodal. Pasalnya, Berkarya masih diidentikan dengan Tommy Soeharto dan trah Cendana. "Berkarya itu sangat personal sekali. Dia belum terbuka seperti Golkar," imbuh dia. 

Lebih jauh, Ikrama menilai pecah kongsi di Berkarya bakal jadi ujian bagi kepemimpinan Tommy. Jika tak mampu merawat loyalitas kader, bukan tidak mungkin Tommy terdongkel dari kursi ketum. Apalagi, kelompok Badar menggaungkan munaslub sebagai upaya regenerasi kepemimpinan. 

"Kalau dia kalah itu menandakan lemahnya strong leadership Tommy dalam membangun militansi di dalam partai politik. Tidak seperti Mega dan Prabowo. Mereka berhasil membangun citra diri sebagai simbol partai," kata dia.  

Sebaliknya, bila berhasil memenangi pertarungan, Tommy berpeluang mengukuhkan posisinya sebagai simbol partai. "Tapi, risikonya figur Tommy kurang ampuh dalam menggaet suara.  Kalau ampuh, mestinya Berkarya dapat suara yang besar," jelas Ikrama. 

Infografik Alinea.id/Hadi Tama

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Moch. Nurhasim menilai, konflik di tubuh Partai Berkarya merupakan indikasi gagalnya partai menemukan budaya organisasi dan memanajemen kader. 

"Akibat tidak adanya pemahaman bagaimana struktur harus dijalankan, bagaimana ideologi harus dikembangkan, bagaimana partai harus dikelola, dan lain sebagainya. Dengan begitu, muncul beberapa kelompok atau faksi," ucapnya kepada Alinea.id, Selasa (24/3).

Ia menyarankan agar Tommy mengubah gaya kepemimpinannya dan membuka keran demokrasi internal di Berkarya. Menurut dia, pamor Tommy justru bakal turun jika ia bersikeras mempertahankan budaya feodalisme di internal partai. 

Lebih jauh, Nurhasim mengatakan, Tommy wajib segera meredam konflik. "Bila ini dibiarkan berlarut-larut, dia bisa jadi tidak menjadi peserta pemilu. Bahkan, kemungkinan hanya jadi papan nama. Sebab, model partai seperti ini bakal kesulitan menata struktur bila mengalami kerusakan," kata dia. 

 

 


Catatan: Artikel ini telah direvisi pada Kamis (2/4) pukul 07.00 WIB. Sebelumnya, Tommy disebut ikut mendirikan Partai Beringin Karya. Padahal, Beringin Karya didirikan oleh kader-kader eks Golkar Ancol pada 2 Mei 2016. Tommy baru bergabung setelah Beringin Karya fusi dengan Partai Nasrep menjadi Partai Berkarya. 

 

 

Berita Lainnya