Pengamat: Jika Puan Maharani jadi ketua, DPR bakal melempem

Puan Maharani melenggang ke Senayan dan digadang-gadang bakal menjadi Ketua DPR 2019-2024. Namun, sejumlah pihak justru memperkirakan jika putri Megawati Soekarnoputri itu menjadi ketua, maka kinerja DPR bakal melempem.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formaappi) Lucius Karus mengatakan, dilihat dari perolehan suara partai pada Pemilu 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak ada nama lain selain Puan yang mampu untuk mengisi jabatan Ketua DPR. 

"Kalau dilihat dari misalnya konteks internal PDIP, dengan segala situasi kepartaiannya, akan jatuh pada orang yang paling dipercaya oleh Ketua Umum dan itu jatuh ada di Puan," kata Lucius kepada Alinea.id, Kamis (16/5). 

Sebagai informasi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan adalah ibunda Puan, Megawati Soekarnoputri. Puan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPR.

Lucius menilai hal itu akan menjadi tantangan serius apabila pimpinan DPR benar-benar diberikan kepada Puan. Pasalnya, posisi Puan adalah bagian dari partai koalisi pemerintah yang berkuasa. 

"Peran DPR sejatinya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Tapi apakah dirinya yang akan menjadi pimpinan lembaga untuk mengontrol kinerja pemerintah, karena dia bagian dari koalisi pemerintah.  Apakah kehadirannya justru tidak membuat DPR melempem?" tanya Lucius. 

Oleh karena itu, Lucius berharap masih ada ruang untuk partai oposisi. Walaupun pada akhirnya mereka akan sedikit dalam soal jumlah. Tapi, oposisi tidak pernah boleh kehilangan ruang untuk mengkritik dan harus dilakukan secara konsisten melakukan pengawasan. 

Menurut dia, DPR 2019-2024 sangat tergantung pada peran oposisi itu. Karena pasti partai koalisi akan larut dalam kekuasaan. Kombinasi di parlemen, dari sisi tim koalisi tidak merasa punya tantangan untuk kemudian bekerja lebih. 

"Mereka (Oposisi) tidak boleh mengulangi apa yang dilakukan selama ini. Kritik sama dengan nyinyir, itu yang membuat kredibilitas oposisi menjadi terlalu legitimate dalam melakukan kritik selama ini," kata dia. 

Untuk itu, dia menilai, jika partai oposisi larut dengan sikap atau kemalasan yang sama, maka akan dijumpai DPR yang sama seperti saat ini. Bahkan, dia menilai DPR periode 2019-2024 akan lebih buruk.

Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, menempatkan Puan sebagai Ketua DPR merupakan skenario untuk mengejar ambisinya. Puan diperkirakan memiliki ambisi bisa menduduki kursi Presiden pada 2024. 

"Bagaimana pun, dia ingin menunjukkan dirinya dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Kalau dikaitkan dengan itu, saya rasa dia akan bekerja sebaik mungkin. Karena target 2024 itu, kalau kinerjanya juga buruk, enggak memadai, dia punya potensi enggak bisa dapat simpati publik," ujar Ray. 

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Puan Maharani berkompeten untuk menggantikan dirinya. "Kalau PDI Perjuangan menunjuk Mbak Puan ya harus kita dukung. Itu ketentuan politiknya dan saya setuju," ujar dia. 

Untuk diketahui, aturan mengenai penentuan pimpinan DPR periode 2019-2024 diatur pada ayat 1 Pasal 427D dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Dalam UU tersebut menyatakan bahwa partai pemenang Pileg 2019 berhak menduduki jabatan Ketua DPR. Sementara posisi wakil ketua diisi oleh perwakilan partai dengan perolehan suara terbanyak berikutnya.