sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pengamat: Survei politik jadi ajang kampanye terselubung, rusak demokrasi

Maraknya lembaga survei abal-abal tak lepas dari politik transaksional.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 15 Jun 2021 17:06 WIB
Pengamat: Survei politik jadi ajang kampanye terselubung, rusak demokrasi

Pemerhati politik dan kebangsan, Rizal Fadillah menyebut kehadiran lembaga survei menjelang perhelatan pemilihan umum (pemilu) bisa merusak demokrasi. Rizal berujar, survei yang tidak kredibel justru menjadi sumber hoaks dan penggiringan opini.

"Karena itu perlu dikritisi, lembaga survei ini perlu diawasi, kalau tidak dia jadi lembaga hoaks, penggiring opini. Jadi itu perusak demokrasi. Mencari aspirasi publik tapi sebenarnya sedang merusak demokrasi," kata Rizal dalam webinar, Selasa (15/6).

Rizal mengatakan, munculnya lembaga survei abal-abal tak lepas dari politik transaksional yang kuat di Tanah Air. Padahal, kata dia, demokrasi harus dibangun berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana suara didapat secara obyektif, sehingga tidak muncul bias.

Menurutnya, meski survei merupakan salah satu cara untuk mencari suara sebagian dari masyarakat, namun faktor biasnya juga cukup besar. "Survei itu kampanye terselubung, kalau lembaganya tidak kredibel, tidak punya integritas, dia bisa melakukan transaksi tadi, karena memang politik kita transaksional," ujar Rizal.

Sponsored

Oleh karena itu, Rizal mendorong agar survei politik diatur dalam regulasi, termasuk membentuk lembaga pengawasan dan diaudit seluruh transaksi keuangannya. "Nah, publik juga harus dimotivasi untuk membentuk lembaga pemantau survei," jelasnya.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, salah satu contoh nyata dampak buruk dari munculnya survei adalah konflik internal di Partai PDI Perjuangan, antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Diketahui, dari sejumlah lembaga survei, elektabilitas Ganjar cenderung tertinggi saat ini. Sementara elektabilitas Puan sangat rendah.

"Nah, ini ada kaitan dengan Puan dan Ganjar karena permainan survei, sehingga timbulah konflik. Bisa saja lebih dari itu. Untuk meloloskan Puan, bisa saja Ganjar dipecat dan diambil oleh partai lain. Dan gejalanya sudah muncul," pungkasnya.

Berita Lainnya