PKS: Skema alternatif perlu disiapkan jika vaksin Covid-19 gagal

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memanfaatkan masa penundaan vaksinasi untuk melakukan evaluasi komprehensif, termasuk menyiapkan skema alternatif jika vaksin Covid-19 gagal.

Netty mengungkapkan hal itu merespons pernyataan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito, bahwa rencana vaksin Covid-19 yang ditargetkan pada Desember bakal mundur pada Januari 2021. Penundaan ini dilakukan karena emergency use of authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tidak dapat diberikan pada akhir tahun.

"Lakukan evaluasi komprehensif terkait rencana pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat perlu mendapat kepastian informasi, apakah pemerintah benar-benar serius menyiapkannya," ujar Netty dalam keterangan media, Jumat, (20/11).

Dia juga mengingatkan pemerintah tentang banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum pelaksanaan vaksinasi, termasuk pengelolaan limbah medis pasca-vaksinasi.

Pemerintah, sambung dia, juga perlu menyiapkan  strategi pendistribusian yang tepat, termasuk dukungan sarana prasarana yang memadai dan standar dalam mendistribusikannya.

"Apakah pemerintah sudah memastikan ketersediaan cold chain, rantai dingin, yang menjamin keamanan vaksin dalam proses distribusi? Bagaimana  pengolahan  limbah pasca vaksinasi mengingat jumlahnya yang jutaan?  Apakah pemerintah sudah memiliki blue print untuk ini semua? Jangan sampai kita kelabakan ketika vaksin datang dan ternyata  sarana prasarana tidak siap," kata legislator PKS dari Dapil Jabar VIII ini.

Terkait SDM yang melakukan vaksinasi, kata Netty, harus menjadi perhatian penting dan dilakukan secara merata.

"Pemerintah harus memastikan vaksinasi dilakukan acara adil, merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada  pengabaian  terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra ini.

Terakhir, Netty mengingatkan agar pemerintah memastikan vaksin yang dipilih untuk disuntikkan ini aman, bermutu dan berkhasiat (efikasi).

"Pemerintah perlu menyiapkan  skema alternatif  jika vaksinnya gagal atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pascadilakukannya vaksinasi. Kegagalan proses vaksinasi adalah hal yang mungkin terjadi, sebab  telah ada kasusnya dalam sejarah penanganan wabah di dunia," pungkasnya.