Reshuffle kabinet, Jokowi diharap cari figur berintegritas, bukan dari parpol

Sinyal Istana akan melakukan reshuffle kabinet kian berembus kencang setelah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menyebut Presiden Joko Widodo akan memanggil calon-calon menteri baru. Mereka, kata Heru, akan diperkenalkan kepada publik Rabu (23/23) besok.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyebut, kriteria sosok menteri terpenting adalah yang mampu menerjemahkan visi misi Presiden Jokowi dalam mengawal pembangunan empat tahun ke depan.

Disisi lain, lanjut dia, figur menteri harus memiliki kapasitas, berintegritas, dan mampu menjawab ekspektasi publik.

“Jadi, jabatan menteri itu tidak sekedar jabatan politik, tetapi juga bagaimana mengejawantahkan keinginan-keinginan Presiden dalam membangun bangsa,” ucapnya dihubungi reporter Alinea.id, Selasa (22/12).

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, jelas dia, dibutuhkan karena ada kekosongan kursi menteri pasca-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua menteri Kabinet Indonesia Maju dalam tempo dua pekan. Yaitu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11) dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara pada Sabtu (5/12).

“Kan sudah ada dua yang kosong, kalau enggak direshuffle gimana ceritanya, kalau kosong cara ingisinya kalau bukan direshuffle, kedua, terkait performance kinerja kabinet itu ukurannya ada pada pak Jokowi selalu pemegang mandat,” tutur Baidowi.

Bukan dari unsur partai politik

Embusan kencang isu reshuffle kabinet ini juga direspons Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti. Menurutnya, reshuffle Kabinet Indonesia Maju tidak harus pada Rabu (23/12). Pertimbangan reshuffle Kabinet Indonesia Maju harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan mereka.

“Tanggal atau hari tidak perlu menjadi pertimbangan khusus dalam hal mereshuffle kabinet. Presiden sudah berulangkali mereshuffle kabinet pada waktu-waktu tertentu, tapi hasilnya tidak selalu seperti yang diharapkan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/12).

Menurut Ray, reshuffle Kabinet Indonesia Maju tidak akan menggoncang stabilitas pemerintahan. Ray menambahkan, selain mengisi dua kursi kabinet yang kosong, Presiden Jokowi perlu mempertibangkan untuk mengganti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Agama Fachrul Razi, serta Menteri Hukum dan HAM Yassona Hamonangan Laoly.

“Tiga menteri ini sudah dirasakan kurang pas pada posisi mereka masing-masing,” tutur Ray.

Ia pun mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak terlalu mempertimbangkan menteri dari unsur partai politik. Sebab, dua menteri yang dicokok KPK dari unsur partai politik.

“Lebih dari cukup jadi pelajaran bagi presiden betapa rentan anggota kabinet dari partai ini termakan suap atau korupsi. Jangan sampai presiden Jokowi dicatat sebagai Presiden yang paling banyak mengirim anggota kabinetnya ke penjara karena dakwaan korupsi, suap atau gratifikasi,” ujar Ray.

Sejumlah nama mencuat

Informasi yang diterima redaksi Alinea.id menyebut setidaknya sejumlah nama kandidat menteri yang akan masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju jilid II. Di antaranya adalah Budi Gunadi Sadikin yang disebut-sebut akan menggeser posisi Menteri Kesehatan saat ini, Terawan Agus Putranto.

Ada pula nama Sandiaga Uno, politikus Gerindra, yang sebut-sebut akan mengisi pos Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi. Namun, beredar pula kabar yang menyebut Sandiaga akan menjabat Menteri Ekonomi Kreatif.

Berikutnya adalah Tri Rismaharini atau Risma yang dikabarkan dilirik Istana untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial Covid-19.

Kabar Wali Kota Surbaya itu dilirik Jokowi untuk menjadi Mensos dihembuskan di oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya, Yusuf Lakaseng, pada acara tasyakuran Pilkada atas kemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji di Surabaya, Minggu (13/12).

Kabar reshuffle kebinet juga menerpa Kementerian Agama. Posisi Menteri Agama Fachrul Razi juga dikabarkan akan jatuh ke tangan tokoh Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Stakuf. Pun dengan Sakti Wahyu Trenggono, saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), diisukan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP).

Sebelumnya, pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menyatakan peluang Jokowi untuk merombak kabinet di penghujung tahun dinilai cukup besar.

Penanggalan Jawa dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet, sebagaimana menjadi ciri khas sebagian masyarakat Indonesia.

"Saya kira bisa saja itu pertimbangan-pertimbangan itu walaupun itu pertimbangan non-akademik, karena kebenaran non-akademik bukan berarti nilainya lebih rendah. Kebenaran non-akademik bisa saja melampaui kebenaran akademik," katanya dihubungi Alinea, Senin (21/12).

Apalagi, jelas dia, terdapat dua menteri yang sudah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus rasuah.

"Kalau saya katakan, peluangnya cukup besar. Menurut pandangan saya, menurut subjektivitas saya bahwa peluangnya cukup besar melakukan reshuffle. Kenapa? pertama dua menteri sudah berurusan dengan KPK. Di mana seharusnya jabatan periode pertama ini masih setahun kebih sedikit kan," tuturnya.