sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

RUU Pemilu dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021

Pemerintah dan DPR sepakati mencabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 09 Mar 2021 13:10 WIB
RUU Pemilu dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mencabut Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari daftar Program Legislasi Nasional (Peolegnas) Prioritas 2021.

"Apakah daftar prolegnas 2021 dan perubahan RUU Prolegnas 2020-2024 bisa kita setujui?" kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, dalam raker bersama Menkumham dan DPD RI, yang disirakan secara virtual, Selasa (9/3).

"Setuju," jawab anggota legislator.

Adapun fraksi yang meminta RUU Pemilu dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021 yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Sementara dua fraksi lainnya yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak RUU Pemilu untuk dicabut dari daftar Prolegnas Prioritas 2021. Hanya saja, Fraksi PKS menghormati sikap Komisi II DPR RI yang telah mencabut beleid rencangan Undang-Undang itu dari Baleg DPR RI.

Berdasarkan catatan Alinea.id, Fraksi Golkar masih mempertahankan sikap sebelumnya untuk menolak dimasukan RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Sementara, Fraksi Gerindra mengusulkan agar RUU Pemilu dikeluarkan agar pemangku kewenangan dapat fokus menangani pandemi Covid-19. Fraksi NasDem dan Fraksi PKB setuju dengan keputusan Komisi II DPR RI yang menarik usulan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021.

Sementara, Fraksi Demokrat dan PKS menyatakan, RUU Pemilu tidak dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Demokrat berpandangan, pembahasan RUU ditujukan agar Pilkada 2022 dan 2023 dapat terlaksana.

Sponsored

Sementara PKS, tidak menyatakan tegas sikap RUU Pemilu. Hanya saja, mereka menghormati keputusan Komisi II DPR RI yang telah menarik RUU itu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021. Kemudian, Fraksi PAN dan PPP tegas menolak RUU Pemilu dilanjutkan pembahasannya

Adapun rincian 32 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

5. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

7. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

9. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). (Diusulkan bersama Pemerintah).

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

11. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

12. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

13. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

14. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

17. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

18. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi).

19. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

20. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Usulan Pemerintah:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).

6. Rancangan Undang-Undang tentang tentang Ibukota Negara. (Omnibus Law)

7. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

8. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).

9. Rancangan Undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila).

10. Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Usulan DPD:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa

Daftar RUU Kumulatif Terbuka

1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.

2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid