Sindir Jokowi soal mundurnya dua stafsus, PKS: Yang salah jenderalnya

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi langlah dua Staf Khusus (stafsu) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengundurkan diri di tengah polemik yang terus mendera keduanya.

Sebelumnya Stafsus Milenial Presiden, Adamas Belva Syah Devara mengundurkan diri setelah perusahaannya, Ruangguru menjadi salah satu mitra dalam program Kartu Prakerja. Menyusul Belva, kini giliran Andi Taufan Garuda Putra ikut mundur.

Mundurnya Andi berkaitan dengan kontroversi surat berkop Sekretaris Kabinet (Setkab) yang ditujukan kepada para camat di berbagai daerah untuk bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpinnya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

"Pertama saya apresiasi langkah mundurnya mereka berdua. Namun, kita perlu lihat apakah mundurnya mereka dilandasi dengan tekanan publik," kata Mardani saat dihubungi, Jumat (24/4).

Anggota Komisi II ini mengatakan, sebenarnya dalam hal ini bukan stafsus milenial yang patut dikritisi. Melainkan Presiden Jokowi sebagai orang yang mempercayai mereka akan jabatannya sebagai stafsus.

Selain itu, Jokowi, patut bertanggung jawab dalam konteks pembinaan. Artinya, seharusnya Jokowi tidak hanya melakukan pengangkatan saja tanpa adanya pembinaan.

"Ini menunjukkan bahwa pengangkatan stafsus punya banyak catatan. Sudah dua yang mundur. Bisa jadi ada lagi. Komen saya, yang salah bukan prajurit tapi jenderalnya (Presiden Jokowi)," tegas Mardani.

Diketahui, Andi Taufan sebelumnya sudah meminta maaf dan menarik kembali suratnya yang meminta para camat di seluruh Indonesia untuk mendukung program Kerja Sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 yang dikerjakan perusahaan miliknya Amartha.

"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi dalam keterangan tertulis.

Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 dengan kop Garuda Pancasila yang dilengkapi tulisan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ditujukan kepada para camat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam surat itu disebutkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi program Relawan Desa Lawan Covid-19 sudah melakukan kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera

Andi Taufan merupakan pendiri sekaligus CEO Amartha hingga saat ini. "Perlu saya sampaikan bahwa surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," ujar Andi Taufan.

Melalui surat tersebut, Andi Taufan mengaku ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa.

"Melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," ujarnya.

Dia juga mengaku murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan.

"Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apa pun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya," pungkasnya.

Dalam surat yang beredar, cakupan komitmen bantuan yang akan diberikan Amartha adalah (1) edukasi Covid-19, yaitu petugas lapangan Amartha akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat desa, khususnya mitra Amartha, meliputi tahapan gejala, cara penularan, pencegahan Covid-19; dan (2) pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) puskesmas.