Siti Zuhro ingatkan risiko yang akan terjadi jika menunda pemilu

Elite politik diminta menyetop wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pangkalnya, usulan tersebut menjadi ancaman serius bagi konstitusi dan berpotensi memicu perpecahan.

"Menurut saya, ini bukan tes ombak lagi, tapi memang hal yang serius dan tentunya mengancam konsitusi kita," ucap pengamat politik Siti Zuhro dalam sebuah webinar, Selasa (8/3). "Dan yang paling kita bisa prediksi adalah ini mengancam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia."

Wiwiek, sapaannya, menerangkan, isu perpanjangan jabatan pernah muncul pada periode kedua jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, wacana memicu penolakan yang besar di tengah masyarakat.

Kendati demikian, SBY cepat meredam isu tersebut dengan melontarkan pernyataan tegas. Ini berbeda signifikan dengan sikap Presiden Jokowi.

"Pak SBY memberikan statement-nya dan tidak bertele-tele, menurut saya. Selesai waktu itu dan tidak muncul lagi [isu] tiga periode seperti saat ini," bebernya.

Karenanya, elite politik yang menyebarkan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden mestinya menyadari jika bangsa ini harus dikelola sesuai konstitusi. Wiwiek pun meminta komitmen para elite untuk menaati konstitusi agar negara tidak pecah karena salah urus.

"Ada komitemen yang tinggi dari para elite ini untuk mengelola negara. Jangan sampai negara ini salah urus karena para pengurusnya yang tidak mengurus. Ini yang menjadi keprihatinan kita," bebernya.

Lebih jauh, Wiwiek berpandangan, pemerintah dan DPR lebih baik fokus memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19 daripada mengusulkan penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

"Masih ada urusan krusial. Urusan krusial saat ini adalah bagaimana dampak Covid-19, terutama kesenjangan ekonomi. Jadi, pemerintah-DPR itu harusnya fokus ke sana," tegasnya.