Soal vaksin berbayar, Anggota Komisi IX DPR: Hindari logika bisnis, utamakan kemanusiaan

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai gagasan program layanan vaksinasi berbayar yang sempat diinisiasi oleh salah satu rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat tidak pantas. Sebab, target vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan belum sepenuhnya berjalan.

"Untuk tenaga yang berjuang di garda depan saja belum cukup alokasinya, sehingga tidak pas sudah melontarkan vaksin berbayar dan bahkan sudah ada promo vaksin berbayar dari salah satu RS BUMN meski kemudian ditarik dan meminta maaf," ujar Mufida, dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Mufida mengingatkan, izin penggunaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilaksanakan saat ini berbeda dengan skema vaksinasi berbayar. Izin vaksin Covid-19 yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kata dia, substansinya adalah kedaruratan.

"Sehingga dalam kondisi darurat hindari logika bisnis. Utamakan logika kemanusiaan," terang Mufida.

Politikus PKS itu meminta seluruh pihak mengesampingkan gagasan program vaksinasi berbayar. Dia mengingatkan, pemerintah saat ini masih berjuang untuk mendapatkan kuota vaksin Covid-19 dari seluruh negara di dunia.

"Menteri Kesehatan yang baru ditunjuk untuk mengamankan kuota vaksin gratis yang kita dorong dan menjadi mandat Presiden Joko Widodo. Sehingga kesampingkan dulu ide vaksin berbayar di tengah kita sedang memperebutkan kuota vaksin dengan negara-negara lain," ujar Mufida.

Mufida menyarankan, semangat gotong royong yang diinisiasi swasta atau BUMN lebih baik digunakan untuk mendukung pengembangan vaksin Merah Putih guna menyukseskan program vaksinasi nasional. Sementara, pengembangan vaksin Merah Putih memiliki dimensi jangka panjang lantaran vaksin Covid-19 akan terus dibutuhkan di masa mendatang.

"Kebutuhan nasional kan cukup besar, kalau ada dukungan dari swasta untuk vaksin Merah Putih kita tidak akan lagi bergantung kepada vaksin dari luar negeri," ujar Mufida.

Sebagai informasi tambahan, salah satu rumah sakit BUMN yang sempat menginisiasi program layanan vaksinasi Covid-19 yakni, Rumah Sakit Pelni. Namun, program itu ditarik kembali.

"Dapat kami sampaikan bahwa RS Pelni tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan vaksin. Melihat banyaknya kesalahpahaman yang timbul atas informasi tersebut kami memutuskan untuk menarik informasi tersebut," bunyi keterangan pers Manajemen PT Pertamina Bina Medika selaku holding yang menaungi RS Pelni, Selasa (2/2).

Kabar layanan vaksin berbayar itu telah tersebar melalui e-flyer di jagat dunia maya. Dicantumkan pula referensi Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi. Bahkan, sejumlah produk vaksin lengkap dengan daftar harga. Untuk vaksin Sinovac seharga Rp240.000 untuk usia 18-59 tahun dengan jarak antar vaksin 14 hari.

Kemudian AstraZeneca seharga Rp110.000, untuk usia 18-84 tahun, Moderna Rp505.00 untuk 18-55 tahun, Pfizer Rp 350.000 untuk 18-59 tahun masing-masing jarak antar vaksin 28 hari. Berikutnya Novavax seharga Rp150.000 untuk usia 18-84 tahun, dan Sinopharm Rp 2.100.000 untuk 3-59 tahun, masing-masing jarak antar vaksin 21 hari.