Tercoreng Romahurmuziy, parpol mesti berbenah

Direktur Populi Center Usep S. Ahyar menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romi semakin memperburuk citra partai politik (parpol). Romi yang duduk di puncak pimpinan parpol seharusnya jadi teladan bagi para kader.  

Selain Romi, tercatat ada empat mantan ketua umum parpol yang tersangkut kasus korupsi, yakni Anas Urbaningrum (Demokrat), Luthfi Hassan Ishaaq (Partai Keadilan Sejahtera), Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan) dan Setya Novanto (Golkar). 

"Penangkapan Romi (Romahurmuziy) semakin memperburuk citra parpol, politisi dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Itu yang jelas. Itu sedikit banyak mengonfirmasi parpol tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Masih banyak kader partai yang tersangkut masalah korupsi," ujar Usep saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Selasa (19/3).

Selain pimpinan parpol, kepala daerah dari parpol juga menjadi pelanggan rompi oranye KPK. Menurut catatan KPK, sepanjang 2018 ada 28 kepala daerah yang diciduk KPK. PDI-Perjuangan (8 orang) dan Golkar (5 orang) penyumbang terbesar tahanan KPK. 
 
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Usep mengatakan, sejatinya parpol harus berbenah secara radikal. Salah satunya dengan menyaring para caleg yang bakal dikirim ke parlemen. "Pasalnya, selama ini yang mencalonkan diri hanyalah mereka yang banyak uang," imbuhnya. 

Romi ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3) pagi. Romi yang kini telah mendekam di tahanan KPK diduga terlibat kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, salah satu maraknya korupsi politik karena lemahnya kemampuan mendanai operasional parpol. Terlebih, pembiayaan parpol oleh negara belum berjalan optimal. 

"Kemampuan parpol dalam melakukan penggalangan dana kepada publik masih minim. Akhirnya, parpol menempuh jalan yang instan dengan meminta iuran kepada kader yang menjadi kepala daerah atau anggota dewan," katanya.

Namun demikian, Almas mengatakan, tak semua kasus korupsi dilakukan petinggi dan kader parpol untuk membiayai operasional partai. Menurut dia, banyak juga kasus korupsi yang motifnya hanya sekadar ingin memperkaya diri.

"Kedua, motif pembiayaan politik yang tinggi, entah itu yang beririsan dengan keuangan parpol atau yang beririsan dengan modal kampanye yang diperlukan secara perseorangan, maupun mereka secara kelembagaan," katanya.