Tolak pemilu ditunda, Prabowo dkk diminta bicara dengan Jokowi

Beberapa partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Pernyataan tersebut dilontarkan seiring kembali munculnya wacana penundaan pemilu oleh beberapa pimpinan parpol pro pemerintah. Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, pun menyarankan agar parpol pro pemerintah penolak penundaan pemilu membangun komunikasi secara intim dengan Jokowi.

"Perlu [dilakukan komunikasi] agar kompak dan agar tak ribut di dalam," katanya kepada Alinea.id, Senin (7/3).

Beberapa parpol yang sudah secara tegas menolak usulan Cak Imin hingga Airlangga, seperti Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto; Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh; dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Di sisi lain, Ujang mengapresiasi sikap Gerindra, NasDem, dan PDIP secara terang-terangan menolak Pemilu 2024 ditunda ataupun penambahan masa jabatan preside.

"Itu hal bagus dan positif," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini. "Kita apresiasi partai-partai koalisi Jokowi yang menolak masa perpanjangan masa jabatan presiden."

Menurutnya, sikap parpol yang menolak penundaan pemilu menunjukkan kesadaran mereka atas pentingnya menjaga konstitusi.

Karenanya, sikap Prabowo dkk itu dinilai akan berdampak positif karena menguntungkan. Namun, perlu diverifikasi melalui survei.

"[Sikap menolak penundaan pemilu] menguntungkan Prabowo. Soal apakah akan naik atau tidak elektabilitasnya, perlu disurvei lagi," pungkas Ujang.