Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nurul Arifin, menegaskan komitmen parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan pemerintah menghadapi dampak konflik global, khususnya ketegangan antara Israel dan Iran.
Nurul menyampaikan keyakinannya pemerintah telah mempersiapkan langkah antisipatif, mengingat isu-isu geopolitik global menjadi perhatian utama banyak pemimpin, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai sangat responsif terhadap perkembangan situasi dunia.
“Pemerintah pasti sudah bersiap. Kami di DPR menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi keadilan sosial,” ujarnya dalam dialog publik bertema antisipasi konflik global yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Kamis (26/6).
Ia juga menegaskan dukungan DPR terhadap setiap langkah pemerintah dalam mendorong resolusi damai. Menurutnya, perdamaian tidak boleh hanya dibatasi dalam bentuk gencatan senjata sementara, tetapi harus ditujukan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.
“Perang seharusnya tidak hanya dihentikan sementara. Harapan kita adalah penyelesaian yang berkelanjutan. Bukan hanya di Israel-Iran, tetapi juga di Gaza, Ukraina, dan wilayah konflik lain yang hingga kini belum menemui titik akhir,” jelas Nurul.
Ia mengajak masyarakat untuk melihat lebih luas dampak konflik terhadap dunia, termasuk potensi krisis kemanusiaan, ketegangan antarbangsa, serta gangguan ekonomi global. Karena itu, ia menilai pentingnya peran aktif semua pihak dalam menyuarakan perdamaian dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
“Indonesia harus terus konsisten sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi kita. Politik bebas aktif adalah kekuatan kita dalam menjaga posisi netral, tapi tegas dalam misi kemanusiaan,” tuturnya.