PBB: Korea Utara terbukti butuh bantuan kemanusiaan

Dalam kunjungan perdana ke Korea Utara sejak 2011, seorang pejabat tinggi bantuan PBB menegaskan terdapat bukti sangat jelas bahwa negara itu membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Kepala Kemanusiaan PBB Mark Lowcock tiba di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, pada Senin (9/7). Dia bertemu Kim Yong-nam, kepala negara dan presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi, pada Rabu (11/7), kata media negara Korea Utara.

Lowcock mengunggah video, yang menguraikan pengamatannya setelah bepergian ke beberapa daerah di bagian barat daya negara itu.

"Salah satu yang kami lihat adalah bukti sangat jelas tentang kebutuhan kemanusiaan di sini," katanya dalam video yang diunggah ke akun Twitter resminya dan laman PBB.

"Lebih dari separuh anak-anak di daerah pedesaan, termasuk tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, tidak memiliki air bersih, sumber air terkontaminasi," katanya.

Meskipun pasokan atau operasi kemanusiaan dihentikan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, pejabat Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa sanksi internasional atas senjata nuklir Korea Utara dan program misil balistik memperburuk masalah kemanusiaan dengan memperlambat pengiriman bantuan.

Sekitar 20% anak-anak di Korea Utara menderita kekurangan gizi, menyoroti perlunya lebih banyak dana untuk bantuan kemanusiaan, kata Lowcock.

Akses untuk pekerja kemanusiaan membaik, katanya tanpa merinci, tetapi dia mencatat bahwa pendanaannya gagal.

PBB mengatakan pihaknya harus menghentikan dukungan nutrisi untuk taman kanak-kanak di Korut pada November karena kekurangan dana. "Kebutuhan dan Rencana Prioritas 2018" untuk Korea Utara pun kekurangan dana 90%.

Ketika mengunjungi sebuah rumah sakit yang tidak didukung oleh PBB, Lowcock mengatakan ada 140 pasien tuberkulosis, tetapi stok obat yang ada hanya cukup untuk mengobati 40 dari mereka.

Lebih dari 10 juta orang, sekitar 40% dari populasi Korut, membutuhkan bantuan kemanusiaan, kata PBB dalam sebuah pernyataan.

Lowcock juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan lembaga kemanusiaan dan penerima bantuan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang keadaan kemanusiaan tersebut, kata PBB.

Sumber: Antara