DPR dorong efisiensi APBN untuk pendidikan gratis

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran negara secara efisien demi mendukung pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan dasar gratis. Hal itu disampaikan dalam pembukaan Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Menurut Puan, putusan MK yang menegaskan hak pendidikan dasar gratis harus dijalankan dengan tanggung jawab fiskal yang cermat agar tidak mengganggu program prioritas nasional lainnya.

“Pemerintah harus mampu mengelola anggaran secara efisien agar putusan MK terkait pendidikan gratis tidak ganggu program nasional lainnya,” kata Puan dalam pidato pembukaan sidang paripurna, Selasa (24/6).

Ia menegaskan pendidikan adalah hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi, namun implementasinya tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran, skala prioritas, serta dampaknya terhadap pembangunan nasional secara menyeluruh.

Puan juga menyampaikan DPR akan terus mencermati kebijakan fiskal pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Efisiensi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dasar rakyat dan keberlanjutan program strategis negara.

Komitmen DPR terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas ditegaskan melalui peran pengawasan dan legislasi yang akan mengawal pelaksanaan keputusan MK secara adil dan proporsional di lapangan.