Faisal Basri: Penyebab defisit perdagangan bukan mafia migas

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri membantah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut mafia minyak dan gas (migas) berada di balik jebolnya neraca perdagangan.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi itu menilai kenaikan impor migas dari tahun ke tahun didorong oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Padahal, lanjutnya, produk migas nasional terus mengalami penurunan.

Dia pun membantah bahwa kenaikan impor migas tersebut dimainkan oleh "mafia migas" seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara.

"Pak Jokowi marah-marah ada mafia yang doyan impor migas. Terlepas ada atau tidak (mafia), impor niscaya akan naik terus. Jumlah mobil dan sepeda motor naik, produksi minyak turun. Ini tidak ada kaitannya dengan mafia," katanya di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (18/12).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 meningkat 21,60% menjadi US$2,13 miliar dibandingkan Oktober sebesar US$1,75 miliar. Impor migas berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan sebesar US$1,33 miliar.

Dalam pidatonya, Jokowi pun menyinggung mengenai pembangunan kilang minyak yang dalam 34 tahun terakhir tidak bertambah 1% pun. Konteks pembicaraan Jokowi sendiri mengarah pada neraca transaksi berjalan (CAD) yang terus melebar.

Melebarnya CAD, menurut Jokowi, disebabkan karena impor migas yang kelewat besar. Untuk itu kemudian pemerintah menggenjot produksi bahan bakar biofuel 20% (B20) dan 30% (B30) sebagai substitusi impor.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim produksi produk turunan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) tersebut dapat menurunkan CAD Indonesia. 

Faisal Basri yang juga merekomendasikan untuk membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) tersebut menilai komponen utama penurunan CAD bukan berasal dari transaksi barang atau merchandise (goods) seperti produk migas, tetapi dari primary income atau neraca pendapatan primer seperti investasi dan upah buruh (labour income).

"B20 dan B30 ini untuk mengurangi CAD, kata Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) kan. Nah, CAD itu sumber utamanya dari mana? Dari primary income, bukan dari merchandise," ucapnya. 

Sedangkan untuk pembangunan kilang seperti yang diusulkan Jokowi, Faisal berpendapat hal tersebut tidak akan menurunkan CAD nasional. Selain produksi yang rendah, keuntungan dari membangun kilang tersebut juga kecil.

Keuntungan dari kilang hanya berkisar 2% sampai 3% dari total investasi pembangunan. Kecuali, ucapnya, kilang tersebut diintegrasikan dengan petrokimia untuk menghasilkan produk turunannya yaitu polietilen. 

Dengan demikian pembangunan kilang baru dapat mempersempit defisit transaksi berjalan, dengan produksi yang dihasilkan dari produk turunan petrokimia yang memiliki nilai jual tinggi.

"Bangun kilang itu untungnya sedikit 2%-3% saja. Kecuali terintegrasi dengan petrokimia. Sehingga untungnya sedikit dari BBM, tapi untung banyaknya dari polietilen. Produk turunan yang begitu-begitu," ucapnya.

Omnibus Law

Sementara itu, Faisal Basri menilai pemerintah terlalu percaya diri saat menyusun Rancangan Undang-Undang (UU) Omnibus Law. Dalam pembahasannya, pemerintah tidak melibatkan organ buruh dan perwakilan pemerintahan daerah.

Dia beralasan, dengan penguasaan sebanyak 74% koalisi di DPR, pemerintah merasa RUU Omnibus Law tersebut tidak akan menuai hambatan dan sudah pasti disahkan oleh lembaga legislasi tersebut.

Bahkan Faisal memberi anekdot, pemerintah sudah merasa bahwa setiap apapun yang diberikan, termasuk sampah, ke DPR akan disetujui.

"Karena pemerintah terlalu pede apapun sampah yang dimasukan ke DPR pasti disetujui. Karena 74% kursi di DPR itu pendukung pemerintah. Dan posisi utama, Gerindra, sudah masuk pemerintah," kata dia.

Padahal, lanjutnya, serikat buruh sebagai salah satu stakeholder perlu dilibatkan, karena RUU Omnibus Law juga menyangkut hajat hidup para pekerja di dalam setiap investasi dan kegiatan usaha yang berlangsung.

"Enggak ada perwakilan buruh di dalam pembahasan Omnibus Law ini. Misalnya jaminan sosial soal buruh enggak dibicarakan. Bahkan, kalau bisa dipotong-potong. Semuanya pengusaha yang menentukan upah," ujarnya.

Faisal pun menengarai Said Iqbal sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan bungkam. Karena KSPI selama ini dikenal dekat dengan Partai Gerindra, sedangkan Prabowo sebagai ketua partai telah merapat ke pemerintahan.

"Jadi ini menurut saya bablas. Said Iqbal diperkirakan akan diam diperintah Prabowo," ucapnya.

Dia pun mewanti-wanti pemerintahan Jokowi saat ini. Pasalnya dengan penggodokan yang terkesan dikerjakan sebelah pihak ini dapat memunculkan kemarahan publik dan dapat berdampak buruk kepada jalannya pemerintahan.

"Di bawah saya sudah lihat, riak-riaknya ada. Hati-hati. Saya hanya mengingatkan," tuturnya.