Genjot infrastruktur lagi, pemerintah siapkan Rp419,2 T

Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari RAPBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun. Anggaran itu meningkat 4,9% dibanding pagu belanja pada 2019 yang sebesar Rp399,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers Nota Keuangan dan Rancangan APBN (RAPBN) 2020 mengatakan dari anggaran infrastruktur tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk membangun jalan darat sepanjang 837 kilometer.

Jarak jalan yang dibangun itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding target pembangunan jalan pada tahun ini yang sebanyak 406 kilometer.

"Paling banyak memang untuk meningkatkan konektivitas. Jalan akan dibangun dengan luas yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019," kata Sri Mulyani, Jumat (16/8).

Selain untuk membangun konektivitas jalan darat, ujar Sri Mulyani, anggaran infrastruktur dari APBN 2020 itu juga akan digunakan untuk membangun jalur kereta api sepanjang 238,8 kilometer. Kemudian, pemerintah juga akan membangun tiga bandara baru, 49 bendungan, jembatan dengan panjang total 6,9 kilomeer dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.224 unit rusun, serta dua ribu rumah khusus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan selain anggaran infrastruktur dari APBN sebagai instrumen fiskal, pemerintah juga mengingatkan swasta, BUMN dan juga pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

"Kami juga akan mengoptimalkan opsi-opsi Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) untuk strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN," ujar Darmin.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menambahkan beberapa proyek pembangunan jalan yang akan menjadi prioritas pemerintah pada 2020, antara lain, pembangunan konektivitas di kawasan tertinggal seperti pembangunan Jalan Trans-Maluku.

"Di ruas Trans Maluku, pemerintah akan membangun Jalan Weda-Sagea-Patani di Maluku Utara sepanjang 14 kilometer, dan juga pembangunan Jalan Tepa-Masbuar-Letwurung sepanjang 30 kilometer," ujarnya.

Kemudian proyek prioritas lain yang akan dibiayai dari anggaran infrastruktur adalah pengembangan Bandara Long Bawan, Bandara Nunukan di Kalimantan Utara, Bandara Saumlaki, Bandara Ewer dan Ilaga Papua. 

Pindah ibu kota

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota negara dari APBN, tidak akan diambil dari penerimaan APBN murni yakni pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun dari kerja sama pemanfaatan aset baik di ibu kota baru maupun sekitar Jabodetabek.

"Artinya, kita berupaya tidak mengganggu sumber penerimaan murni APBN dan tidak mengganggu prioritas lain yang sudah ada dalam APBN tiap tahunnya yang seperti dinyatakan nantinya dalam RPJMN 2020-2024," kata Bambang Brodjonegoro.

Estimasi Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan biaya sebesar Rp93 triliun dari APBN, sedangkan sisanya dari non-APBN baik itu dari swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun BUMN.

Bambang menuturkan, kebutuhan investasi untuk membangun pusat pemerintahan baru di Kalimantan secara total untuk tahap pertama dengan estimasi luas lahan 40.000 hektare dan target 1,5 juta orang yaitu Rp485 triliun.

"Untuk membangun pusat pemerintahan baru selama lima tahun ke depan sampai kota itu berfungsi kira-kira mencapai Rp500 triliun dengan APBN perannya itu adalah sekitar Rp93 triliun," ujar Bambang.

Menurut Bambang, apabila lokasi ibu kota negara baru sudah ditentukan oleh Presiden tahun ini, maka persiapan untuk pemindahan ibu kota lebih banyak untuk rencana induk (masterplan), desain kota (urban design), persiapan legalitas status hukum tanah, persiapan undang-undang dari DPR, dan kemungkinan persiapan lahan untuk dibangun.

"Anggarannya kalaupun ada lebih ke penyiapan masterplan, urban design dan perkerasan lahan dan itu sudah diantisipasi baik di Bappenas maupun Kementerian PUPR. Untuk 2020, basicall-nya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut," kata Bambang.

Hingga saat ini, lokasi ibu kota baru masih belum ditentukan. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di depan DPR hanya menyebutkan ibu kota negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan.

Salah satu kriteria calon ibu kota negara baru adalah memiliki risiko bencana alam yang minim.

Terdapat tiga wilayah yang dianggap minim risiko bencana di Indonesia yakni wilayah Pulau Sumatera bagian timur, kemudian seluruh Pulau Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan.

Sejauh ini, Provinsi Kalimantan Timur disebut-sebut sebagai kandidat terkuat sebagai calon lokasi ibu kota negara baru. (Ant)