Istana: Tak semua daerah boleh ekspor pasir laut

Pemerintah memastikan tidak semua daerah diperbolehkan mengekspor pasir laut. Kriteria daerah yang bisa ekspor pasir laut diatur dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menerangkan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, akan membuat peraturan menteri (permen) sebagai peraturan turunan PP 26/2023. Ini untuk memerinci ketentuan teknis dan daerah yang bisa mengekspor pasir laut hasil sedimentasi.

"Apakah untuk di dalam negeri, apakah diperbolehkan diekspor nanti akan diatur lebih lanjut? Untuk pengaturan itu, Menteri KKP harus membuat peraturan menteri daerah-daerah mana yang diperbolehkan, daerah-daerah mana yang tidak diperbolehkan," kata Pramono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (7/6).

PP 26/2023 yang diterbitkan pada 15 Mei 2023 itu membetot protes banyak pihak. Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), misalnya, menilai beleid ini menambah panjang daftar narasi kebijakan yang meresahkan masyarakat.

Dalam Pasal 9 dinyatakan, hasil sedimentasi di laut dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan atau material sedimen lain berupa lumpur. Pasir laut dapat digunakan untuk empat hal: reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor.

PP 26/2023 ini berbeda 180 derajat dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33/2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang dibuat Megawati. Saat itu, Megawati melakukan memorandum ekspor pasir laut. Dua puluh tahun kemudian, aturan itu diubah Presiden Jokowi.

Pramono menjelaskan, substansi utama dari PP 26/2023 adalah untuk pengelolaan hasil sedimentasi atau pengendapan material di laut karena proses sedimentasi terjadi di hampir seluruh muara sungai. Karena itu, jelas dia, pasir laut harus diambil untuk menghindari masalah yang diakibatkan sedimentasi.

Terkait pintu ekspor atau tidak dari pengambilan atau pengerukan pasir laut, kata Pramono, akan ada peraturan teknis oleh Menteri KKP dan Menteri ESDM. Ia memastikan Presiden sudah melakukan kajian mendalam bersama para menteri terkait dan pihak-pihak lainnya sebelum menerbitkan PP 26/2023.