Jokowi klaim tol Semarang-Demak juga untuk kendalikan banjir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesumbar, tol Semarang-Demak, Jawa Tengah (Jateng), istimewa. Kilahnya, jalan bebas hambatan yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut itu dapat pengendalian banjir rob.

"Jalan tol Semarang-Demak ... akan berfungsi untuk pengendalian banjir dengan adanya fungsi kolam retensi, adanya nanti tanggul laut, dan pengembangan area yang tadinya terendam menjadi kering," ucapnya saat mengunjungi proyek pembangunannya di Demak, Jumat (11/6).

Selain itu, diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas, terutama dari Kaligawe menuju ke Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. "Yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu macet baik karena kendaraan-kendaraan besar yang semuanya lewat di jalur ini." 

Tol Semarang-Demak bakal memiliki panjang total 26,7 km dan terbagi menjadi dua seksi. Seksi I (Kaligawe-Sayung) sepanjang 10,39 km dan seksi II (Sayung-Demak), yang ditinjau Jokowi dan rombongan, sepanjang 16,31 km.

Fasilitas berbayar itu bakal menghubungkan Semarang, Demak, Rembang di Jateng hingga Tuban dan Gresik, Jawa Timur (Jatim). "Untuk ruas Gresik Surabaya telah terhubung jalan tol dan telah dioperasikan,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur Jakarta ini berharap, kawasan di sekitar seksi II tol Semarang-Demak, yang kini masih terendam rob, kelak menjadi kering. Lalu dimanfaatkan menjadi kawasan industri dan pendukungnya. "Serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru."

"Kita harapkan ini segera bisa diselesaikan sehingga sekali lagi, mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah,” sambung Jokowi.

Terhambat status lahan
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengungkapkan, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) ini menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Status tanah warga yang berada di perbatasan Kota Semarang-Demak, salah satunya.

Karenanya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengharapkan adanya ketegasan sehingga masyarakat tidak dirugikan. Pangkalnya, warga terdampak terancam takkan mendapat biaya pembebasan lahan lantaran lahannya tenggalam air laut dan dinyatakan musnah akibat bencana atau kondisi alam.

“Tol yang sebagai tanggul laut ternyata masih terjadi perdebatan yang menentukan tanah musnah. Siapa yang berwenang agar rakyat tidak dirugikan? Karena kalau dinyatakan tanah musnah, tidak dapat ganti rugi," tuturnya, beberapa waktu lalu.