Jokowi minta pemda tak ragu pakai DTU tangani dampak kenaikan harga BBM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) tidak ragu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam menyelesaikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, pemerintah pusat telah mengeluarkan payung hukumnya.

"Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang tersedia karena sudah ada peraturan menteri keuangan (permenkeu) dan juga SE (surat edaran) dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas asal betul-betul digunakan untuk menyelesaikan persoalan terkait penyesuaian harga BBM," ujar Jokowi saat memberi arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Senin (12/9).

Jokowi menyampaikan, realisasi APBD hingga kini masih di kisaran 47%, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemda diminta untuk menggunakan 2% dari dana transfer umum (DTU), baik dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), senilai Rp2,17 triliun untuk subsidi dan bantuan sosial (bansos).

"Bentuknya bisa bantuan sosial, terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan, misalnya. Kan, sehari-hari memakai solar, ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek yang menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi. UMKM juga bisa dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik," tuturnya.

Menurut Jokowi, pemda juga bisa memanfaatkan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp16,4 triliun, apalagi baru Rp6,5 triliun yang digunakan. "Artinya, masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, dan kota."

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyarankan pemakaian BTT untuk pengendalian inflasi. Dicontohkannya dengan kenaikan harga bawang merah yang memicu inflasi.

"Bawang merah ini paling banyak berasal dari Brebes. Lalu, bawangnya mau dikirim ke Provinsi Lampung. Dari Brebes ke Lampung berapa biaya transportasinya? Nah, biaya transportasinya Rp3 juta itu yang ditutup oleh pemda sehingga harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar," paparnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan, para kepala daerah harus mewaspadai inflasi, terutama yang berkaitan dengan harga pangan. Dalihnya, pangan berkontribusi besar pada kemiskinan di daerah.

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, solar, dan Pertamax per 3 September. Salah satu alasannya, nilai subsidi dan kompensasi sektor energi yang dikucurkan membengkak dan distribusinya salah sasaran.

Harga Pertalite kini menjadi Rp10.000/liter dari sebelumnya Rp7.650/liter, sedangkan solar dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter. Kemudian, Pertamax naik Rp2.000/liter dari Rp12.500/liter.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun sebagai bansos tambahan imbas rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Bantuan diberikan dalam 3 skema.

Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan demikian, setiap sasaran bakal menerima Rp600.000 dan penyalurannya dilakukan dua kali.

Kemudian, bantuan subsidi upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bansos ini bakal disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada 16 juta pekerja, yang masing-masing menerima sebesar Rp600.000.

Terakhir, pemda diminta menyiapkan 2% dari DTU sebesar Rp2,17 triliun untuk menyubsidi sektor transportasi. Subsidi juga akan diarahkan untuk angkutan umum, nelayan, ojek online (ojol), dan perlindungan sosial tambahan.