Kemenkeu klaim program PEN selamatkan 5 juta penduduk dari kemiskinan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui dana perlindungan sosial (Perlinsos) telah mampu menyelamatkan 5 juta penduduk Indonesia dari jurang kemiskinan.

Hal itu, terlihat dari pertumbuhan angka kemiskinan yang dapat ditahan di level 10,19% pada September 2020. Padahal, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8%.

“Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (15/2).

Pandemi Covid-19 pada 2020 berdampak pada kemiskinan. Tren penurunan kemiskinan yang telah terjadi hingga akhir 2019, terhenti. Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19%, atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dibandingkan September 2019 yang sebesar 9,22%. 

"Dampak pandemi ini mulai dirasakan pada kuartal I-2020, di mana persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78%, atau naik 0,37 pp dari Maret 2019," ujarnya.

Berdasarkan data BPS, penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, atau meningkat 2,76 juta orang dibandingkan tahun lalu. Penduduk miskin perdesaan naik menjadi 13,20% dari 12,6% pada September 2019. 

Sedangkan, persentase penduduk miskin perkotaan mengalami kenaikan menjadi 7,88% dibandingkan September 2019 yang hanya sebesar 6,56%. 

"Hal ini sebagai akibat terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah, terutama di perkotaan," ucapnya.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,385 per September 2020. Angka ini meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2019 yang sebesar 0,380. 

Namun dapat digarisbawahi bahwa porsi pengeluaran penduduk kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,93%. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, porsi tersebut termasuk rendah karena berada di atas 17%. 

Bank Dunia membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori yaitu ketimpangan “tinggi” jika persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah porsinya di bawah 12%, “sedang” jika antara 12–17%, dan “rendah” jika di atas 17%.

Intervensi kebijakan telah melindungi konsumsi masyarakat tidak hanya kalangan miskin dan rentan tetapi juga kelas menengah. Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai.

Kemudian, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer. 

Adapun realisasi sementara program perlinsos untuk mendukung konsumsi rumah tangga mencapai Rp220,39 triliun di sepanjang 2020 atau lebih tinggi dari alokasi awal sebesar Rp203,9T. 

Selain itu, pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar tetap bertahan dari dampak pandemi. 

Sepanjang 2020, pemerintah telah menyalurkan dukungan UMKM sebesar Rp112,4 triliun. Bentuk dukungan ini sangat membantu UMKM untuk tetap melakukan aktivitas ekonomi. 

Secara khusus, 97% usaha mikro penerima BPUM masih tetap melanjutkan usahanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi UMKM tetap berjalan, daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak dapat terjaga di masa pandemi. 

"Dengan tren ekonomi terkini, pemerintah optimis namun tetap waspada bahwa pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas sosial ekonomi terus berangsur pulih sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran ke depannya dapat menurun kembali," ujar dia.