Menkeu sebut utang pemerintah lebih kecil dibanding negara lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, utang pemerintah masih berada dalam batas aman. Bahkan dia mengklaim utang pemerintah masih jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain.

Sri Mulyani memastikan, kebijakan utang Indonesia akan terus dikelola dengan bijak (prudent) dan mengikuti ketentuan. Di mana utang negara tidak boleh lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Level utang kita relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, yang telah melebihi 60% atau 100% dari PDB mereka," tutur Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2).

Berdasarkan data dari IMF pada 2015 hingga 2019, rasio utang Indonesia berada di level 30,5% terhadap PDB. Sementara saat pandemi di 2020, rasio utang terhadap PDB, diproyeksikan naik 8% menjadi 38,5%.

Dia melanjutkan, akan terus memperluas basis investor dan sumber pendanaan utang berbiaya rendah, melalui pendalaman pasar. Sehingga, pasar obligasi bisa diperluas lagi.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan instrumen baru untuk mengambil ceruk pendanaan yang potensial. Seperti pendanaan hijau yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pendanaan berbasis syariah melalui sukuk.

"Kami juga akan terus menggunakan dukungan bilateral dan multilateral untuk membuat pendanaan yang berkelanjutan," tutur dia.

Dia pun mengingatkan, pengelolaan utang negara ini bukan hanya tugas Kementerian Keuangan saja atau tanggung jawab dari kebijakan fiskal. Instrumen fiskal, lanjutnya, bekerja bersama dengan instrumen lainnya.