Pasokan batu bara kurang, IESR sarankan diversifikasi

Pemenuhan energi di Indonesia masih didominasi oleh batu bara. Ketergantungan pada energi fosil ini membuat kelimpungan saat pasokan tidak terpenuhi.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, menyarankan agar Indonesia tidak terlalu tergantung pada energi fosil. Menurutnyam Indonesia perlu mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

"Harus diversifikasi, 65% pasokan listrik pakai batu bara," katanya saat dikonfirmasi, Senin (10/01).

Dia beranggapan, dominasi pemakaian batu bara dalam memenuhi kebutuhan energi membuat pasokan energi menjadi tidak aman. Sementara, batu bara merupakan komoditas perdagangan di mana harga sangat fluktuatif dan cuaca sangat mempengaruhi.

"Bikin ciptakan ketidakamanan karena energi security tergantung besar pada batu bara, ini komoditas perdagangan," ujarnya.

Pemerintah sendiri mengambil kebijakan pelarangan ekspor terhitung 1–31 Januari 2022. Fabby berpandangan, apa yang dilakukan pemerintah semacam shock terapi bagi produsen batu bara yang tidak memenuhi kebutuhan  domestic market obligation (DMO) 25%.

"Sekarang jumlah pelaku usaha 67 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan lebih dari mungkin 600 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nah tapi kalau kita lihat memang memasok batu bara ke pembangkit PLN dan swasta gak mudah," tuturnya.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, terkait pelarangan ekspor batu bara, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, selama pelarangan ekspor batu bara diberlakukan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan para mitranya di luar negeri.

"Membantu menjelaskan situasi serta update perkembangan dan meyakinkan komitmen Indonesia untuk sebagai supplier batu bara yang reliable (dapat diandalkan)," katanya kepada Alinea.id, Rabu (05/1).

Selain itu menurutnya, APBI juga berupaya melakukan koordinasi data dari para anggota untuk memastikan mereka membantu kelancaran pasokan, serta memenuhi kewajiban DMO mereka.

Melalui kerja sama yang erat, APBI mengaku optimis kelangkaan pasokan di beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) seperti yang dikeluhkan oleh PLN bisa segera teratasi.