Pemerintah diharapkan perketat pengawasan pinjol

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar melakukan pengawasan ketat pinjaman online (pinjol) ilegal. Padahal, menurut dia, pinjol seharusnya dapat meningkatkan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan lebih murah. 

"Untuk itu, masyarakat pelaku usaha mesti dapat sosialisasi yang lengkap dan menyeluruh agar lebih memahami adanya solusi permodalan yang aman dan tidak memberatkan. Sehingga, secara perlahan, praktikpraktik usaha ilegal yang kerap menyusahkan rakyat dapat dihilangkan dimasa yang akan datang," tutur Nevi dalam siaran persnya, Senin (7/2). 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pembentukan holding ultra mikro harus dapat menjalankan amanatnya dengan meningkatkan sinergi jaringan. Tujuannya, agar ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah, sehingga cost of serve dan acquire customer juga bisa menjadi lebih murah. 

Dengan BRI sebagai induk perusahaan, Nevi bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dapat mencatatkan penurunan efisiensi operasional karena kehadirannya merata di seluruh desa. 

“Kami percya menjadi anggota Ultra-Mikro secara bertahap berevolusi untuk memberikan layanan yang lebih besar kepada pelanggannya, kualitas yang lebih tinggi, dan tidak ada kredit macet,” katanya.

Dia percaya, perusahaan mikro ini sangat efisien karena memiliki kemampuan yang sangat baik untuk bersaing dengan pelaku swasta ilegal dalam kedok pinjaman. 

“Kami berharap keikutsertaan ini semakin membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang banyak mengalami kemunduran dan gulung tikar akibat keterlibatannya dengan rentenir, dan yang terpenting adalah investasi ini," katanya.