sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Petani Madura tagih janji Luhut soal impor garam

Forum Petani Garam (FPG) Madura mempertanyakan keseriusan Luhut Binsar Panjaitan dalam mencegah merembesnya garam impor.

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Selasa, 30 Jul 2019 02:40 WIB
Petani Madura tagih janji Luhut soal impor garam

Forum Petani Garam (FPG) Madura mempertanyakan keseriusan Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam mencegah merembesnya garam impor ke pasaran.

Ketua FPG Madura, Moh Yanto mengatakan, saat ini fakta di lapangan garam impor bukan lagi merembes, melainkan sudah tumpah di pasaran. 

Yanto ingin menunjukkan ke Luhut kalau turun di lapangan, bahwa PT Kitam (perusahaan pengolah garam) tak pernah menyerap garam rakyat. Namun, anehnya perusahaan itu bisa produksi garam konsumsi. 

"Itu artinya bahannya pasti dari garam impor," tegas Yanto, usai menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Grahadi, Senin (29/7).

Luhut dijadwalkan berkunjung ke Madura pada 5-6 Agustus mendatang untuk melihat proses produksi garam rakyat. 

Petani garam Madura mendesak perbaikan tata niaga dan transparansi data garam impor serta produksi garam lokal. Ironisnya, datanya sering berubah-ubah karena pemerintah sulit mengakses antara gudang garam impor dan garam lokal yang terletak dalam satu lokasi. 

Yanto mencatat saat ini harga garam lokal KW3 sebesar Rp400/kg, KW2 Rp500/kg dan KW1 Rp600/kg. Idealnya, harga yang diinginkan petani garam adalah seperti tahun 2018 yakni Rp1.600/kg.

"Kalau ibu-ibu sampai demo karena harga garam itu baru kemahalan. Sekarang kan tidak pernah ada," tuturnya.

Sponsored

FPG berharap Pemprov Jatim menjembatani masalah yang dialami petani garam yakni turunnya harga garam rakyat dan sulit diserap pabrik. Yanto menduga garam impor lebih murah karena tak dibatasi pemerintah sehingga pabrik tidak mau menyerap garam petani. 

"Kalau menyerap mereka (pabrik pengelola) minta harga sangat murah," tegas Yanto. 

Sementara, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Moh Gunawan Saleh menilai persoalan petani garam dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan. Terutama menyangkut penyerapan dan harga di saat musim panen raya. 

"Ibu gubernur sudah berkoordinasi dengan Pak Luhut, dan Menteri Perdagangan agar dibuatkan HPP (Harga Pokok Penjualan) garam," ujar Gunawan Soleh.

Gunawan menjelaskan bahwa garam impor sangat mempengaruhi harga garam lokal. Mengingat Disperindag Jatim kesulitan memanggil perusahaan importir dan perusahaan pengelola garam. 

"Dalam pertemuan di Polda Jatim yang lalu, perusahaan pengelola garam siap mengambil garam petani. Asalkan kualitasnya baik. Idealnya untuk stabilisasi harga garam ya Rp700/kg," pungkasnya. 

Berita Lainnya
×
tekid