PKS minta pemerintah tidak salah fokus soal ekspor CPO

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, pemerintah perlu hati-hati untuk menerapkan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Menurutnya, pemerintah jangan salah fokus terkait dengan soal tersebut.

"Semestinya pemerintah tidak fokus untuk menggesa ekspor CPO demi keuntungan pengusaha CPO dan minyak goreng," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (5/6).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, untuk mempercepat pelaksanaan rencana ekspor CPO tersebut ke beberapa negara.

Percepatan itu diminta Luhut dengan harapan dapat memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani. Percepatan ekspor diminta dilakukan dengan menaikkan rasio angka pengali ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng menjadi tujuh kali lipat dari kewajiban pasar domestik (DMO).

Menurut Mulyanto, yang lebih prioritas adalah fokus untuk memenuhi kebutuhan CPO dan minyak goreng (migor) domestik. Jangan sampai muncul kembali kasus kelangkaan bahan baku migor seperti sebelum-sebelumnya," katanya.

Terkait kapasitas tangki-tangki industri CPO dan migor yang penuh, Mulyanto menilai, justru ini adalah hal positif bagi pemerintah untuk terus menggesa produsen CPO ini mengosongkan tangki-tangki tersebut melalui produksi migor, baik kemasan ataupun curah, bagi keperluan dalam negeri.  

"Produksi migor untuk pasar domestik harus diprioritaskan, sampai pasar banjir dan harga migor benar-benar sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan. Jangan belum apa-apa Pemerintah sudah menggesa untuk ekspor CPO tersebut. Nanti kita akan mengalami kelangkaan bahan baku migor lagi. Padahal harga migor hari ini masih jauh di atas HET," tegas politikus PKS ini.

Sementara, untuk mengangkat harga TBS di tingkat petani, khususnya petani sawit rakyat, pemerintah harus benar-benar memperhatikan mekanisme pembelian TBS, agar petani sawit diuntungkan.  

"Jangan sampai seperti sekarang, posisi tawar mereka sangat lemah. Model kemitraan petani-industri, nampak lebih baik dan menguntungkan petani sawit," ungkap Mulyanto.

Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk segera menata industri atau pabrik kelapa sawit (PKS). Selama ini PKS tersebut yang membeli TBS dari petani sawit rakyat. Saat ini PKS sudah banyak yang menolak TBS dari petani, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tutup. Hal ini, dinilai sebagai faktor utama yang menyebabkan harga TBS petani rakyat anjlok ke titik nadir.